BANDUNGSATU.COM – Kabupaten Bandung Barat akan segera diguncang gelombang perlawanan besar. Aliansi Aktivis Jawa Barat, Masyarakat Peduli KBB, KKPMP, LSM Brantas, dan Pemerhati Kebijakan Publik menyatakan bahwa mereka akan turun ke jalan karena sudah terlalu lama dugaan praktik korupsi dibiarkan tanpa kejelasan. Mereka akan bersatu dalam satu barisan untuk menuntut keadilan dan membersihkan pemerintahan dari oknum yang diduga bermain anggaran.
Hal itu diutarakan Ketua Komando Kesatuan Peduli Merah Putih (KKPMP) KBB, Asep Herna, Senin (13/10) saat persiapan menjelang demo.
“Kami bagian dari massa aksi akan mendatangi Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) untuk menanyakan kelanjutan proses hukum atas laporan dugaan korupsi di Kabupaten Bandung Barat. Kami akan mendesak Kejati agar tidak membiarkan kasus ini mandek hanya karena melibatkan pejabat berpengaruh. Kami tegaskan, menuntut transparansi, keberanian, dan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu,” kata Asep.
Asep mengatakan, Para orator aksi menyebut bahwa mereka akan membuka dugaan keterlibatan tokoh penting seperti AZ, DAM, serta Asisten Pribadi Bupati. Mereka akan menuding adanya penyalahgunaan wewenang, permainan proyek, hingga praktik kongkalikong yang merugikan keuangan daerah. Publik akan disadarkan bahwa skandal ini bukan sekadar isu, tetapi ancaman serius bagi masa depan KBB.
“Aksi ini akan menjadi bentuk tekanan moral dan sosial. Aliansi akan memastikan hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Mereka akan menunjukkan bahwa rakyat tidak akan diam melihat uang daerah dijadikan bancakan segelintir orang. Mereka akan mengawal proses hukum sampai tuntas,” tegas Asep.
Setelah aksi di Kejati, massa akan bergerak ke Kantor Bupati KBB. Mereka akan menuntut Bupati Jeje untuk tidak bersembunyi di balik diam. Mereka akan meminta Bupati menunjukkan sikap jelas, apakah akan berpihak pada rakyat atau melindungi para oknum kekuasaan. Tuntutan ini akan disampaikan secara langsung dan terbuka.
“Sorakan keras akan menggema di halaman Kantor Bupati. Massa akan menegaskan bahwa Bupati harus bicara, bukan menghindar. Kami akan menagih komitmen kepemimpinan. Kami akan menolak alasan politik atau dalih prosedural. Rakyat akan meminta langkah nyata, bukan kata-kata manis,” kata Asep
Asep menjelaskan, setelah itu, perjalanan aksi akan dilanjutkan ke Gedung DPRD KBB. Aliansi akan menuntut wakil rakyat untuk bergerak, bukan hanya duduk menikmati jabatan. Mereka akan meminta DPRD turun tangan, membentuk pansus, menggelar rapat dengar pendapat, dan mendorong audit investigatif. Tidak ada ruang bagi DPRD untuk berdiam diri.
“Situasi akan memanas. Massa akan menagih tanggung jawab lembaga legislatif dan eksekutif secara bersamaan. Kami akan menolak segala bentuk permainan politik yang mencoba melemahkan penegakan hukum. Mereka akan memastikan suara rakyat tidak bisa diabaikan,” ungkapnya.
“Aliansi gabungan ini telah menegaskan bahwa aksi ini bukan puncak, tetapi pintu awal. Kami akan merencanakan demo yang jauh lebih besar di DPRD dan Pemda KBB. Gelombang ini akan melibatkan mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga ormas yang peduli akan nasib daerah. Kami akan mengubah amarah publik menjadi gerakan bersama,” imbuhnya.
Lebih jauh Asep Herna mengatakan, rencana besar ini akan memberi tekanan politik dan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tujuannya jelas: agar kasus korupsi ini tidak ditutup-tutupi. Mereka akan memastikan bahwa KBB adalah milik rakyat, bukan milik kelompok tertentu yang merasa kebal hukum.
“Selain mendesak aparat hukum, mereka juga akan menuntut keterbukaan informasi publik. Kami akan meminta dokumen anggaran, kontrak proyek, dan kebijakan strategis dibuka secara transparan. Dengan membuka data, kami akan membongkar kejanggalan satu per satu dan menyerahkannya ke penegak hukum,” jelas Asep.
Asep menegaskan, aksi ini akan menjadi ujian integritas bagi Bupati Jeje. Jika ia berani bertindak tegas, ia akan dikenang sebagai pemimpin bersih. Namun jika ia memilih diam, publik akan menilai dirinya bagian dari masalah. Tidak akan ada lagi ruang abu-abu di hadapan tuntutan rakyat.
“Pada puncaknya, aliansi akan mengirimkan ultimatum. Kami akan mengatakan bahwa jika tidak ada langkah konkret, mereka akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Kami akan memastikan Pemda dan DPRD KBB tidak bisa lagi bermain aman,” tukasnya.
Gelombang perlawanan ini, kata Asep, akan mengguncang fondasi kekuasaan. Rakyat akan bergerak. Jalan-jalan akan menjadi saksi. Sorotan publik akan mengarah pada Bupati Jeje apakah ia akan menjadi pemimpin yang berani atau hanya penonton di tengah kehancuran moral birokrasi. (*)
