BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat melakukan evaluasi kinerja terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di wilayahnya yang dilaksanakan di Hotel Mason Pine Kota Baru Parahiyangan Padalarang, Selasa (5/12/2023).
Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman mengatakan, menjelang perhelatan pemilu pada 2024 mendatang pihaknya terus melakukan kinerja badan ADHOC di tingkat PPS.
“Kita juga melakukan bimtek persiapan perekrutan KPPS. Untuk evaluasi kinerja sendiri, awalnya kita kaji masing-masing setiap PPS, dan ada sedikit keterlambatan laporan kegiatan di PPS itu sendiri,” katanya saat ditemui, Selasa (5/13/2023).
Ia menambahkan, tahapan ke depan tentunya akan lebih padat. Oleh karena itu, peran Adhoc di KPU Kabupaten Bandung Barat cukup penting agar pemilu ini berjalan lancar.
“Kemudian ada kurang semangat PPS dalam melakukan kegiatan di masing-masing PPS. Nah kemudian kita dorong dalam agenda ini bahwa perhari ini Pemilu itu tinggal 70 hari lagi. Tahapan ke depan tentunya akan lebih padat menghadapi pemungutan suara,” katanya.
“Tentu nanti kita akan banyak melakukan kegiatan teknis PPS sampai ke KPPS. Oleh karena kegiatan atau tahapan yang semakin padat tentunya PPS harus lebih siap menghadapi itu,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya meminta PPS yang berada di wilayahnya untuk senantiasa pro aktif dalam berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Desa (Pemdes) sebelum dilaksanakannya pemungutan suara pada pemilu 2024 mendatang.
“Karena itu dalam kegiatan ini kita tekankan harus lebih rajin lagi berkoordinasi dengan di masing-masing PPS berkoordinasi dengan Pemdes dan melakukan banyak kajian mengenai aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI terkait regulasi yang sudah keluar dari KPU RI,” katanya.
Ia menyebut, dalam ketentuan penghitungan suara sepertinya ada ketentuan yang baru terutama dalam proses perhitungan suara.
“Sekarang kan perhitungan di tingkat KPPS itu ada aplikasi Sirekap. Otomatis dari awal, sirekap ini ada kaitannya dengan jaringan internet,” katanya.
Ia menegaskan, pihaknya mendorong PPS untuk melakukan mitigasi terhadap kualitas jaringan internet di daerah. Dengan begitu, pelaksanaan pemilu nantinya akses internet tidak menjadi permasalahan.
“Maka PPS didorong oleh kita supaya melakukan mitigasi di wilayah PPS ini yang masih blank spot. Kalau kemudian ada wilayah yang masih blank spot tentu kita akan koordinasi dengan Pemda KBB,” tandasnya. (*)
