BANDUNGSATU.COM- Pemkab Bandung Barat Raih Penghargaan Atas Komitmen Harmonisasi Produk Hukum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB) kembali mendapat penghargaan atas komitmen dan peran aktifnya dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Rabu (19/08).
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas konsistensi Pemda KBB dalam melaksanakan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda KBB, H. Dudi Prabowo, mewakili Bupati Bandung Barat, menerima langsung penghargaan tersebut dengan didampingi Kepala Bagian Hukum Setda KBB, Retno Handayani, SH dan Analis Hukum, Hanik Setyowati, SH.
Capaian ini mempertegas keseriusan Pemkab KBB, khususnya Bagian Hukum, dalam memastikan setiap regulasi daerah terarah, terkoordinasi, dan taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pembentukan produk hukum, tahap harmonisasi memegang peranan krusial untuk menyelaraskan antara substansi, aspek teknis hukum, dan kebijakan daerah.
Proses ini sangat vital guna mencegah terjadinya tumpang tindih aturan sekaligus menghadirkan regulasi yang efektif dan aplikatif bagi pelayanan masyarakat.
Usai menerima penghargaan, H. Dudi Prabowo menyampaikan, raihan ini merupakan buah dari kerja keras serta sinergi erat seluruh perangkat daerah.
“Penghargaan ini menjadi pemicu semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas regulasi di daerah. Harmonisasi adalah tahapan kunci agar setiap produk hukum yang lahir memiliki landasan yang kokoh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Dudi.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bagian Hukum Setda KBB, Retno Handayani, SH, menegaskan komitmen timnya untuk menjaga performa dan kualitas pembentukan regulasi ke depan.
“Capaian ini adalah hasil kerja keras bersama. Ke depan, kami akan terus mempercepat dan memperketat proses harmonisasi agar seluruh regulasi di KBB semakin berkualitas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Retno.
Melalui apresiasi ini, Pemkab Bandung Barat kian memperkuat komitmennya untuk memantapkan koordinasi antar-lembaga dalam penyusunan regulasi yang selaras, berkepastian hukum, serta mampu mendukung percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan. (*)
