BANDUNGSATU.COM – Semakin mendekati hari pencoblosan terlihat mulai semakin masif gerakan sosialisasi dan konsolidasi tim pemenangan masing-masing calon. Berbagi strategi Pemenangan pun sudah terlihat nampak dipraktikkan. Salah satu strategi pemasaran politik yang sudah terlihat adalah dengan berbagai implementasi kegiatan, termasuk kontrak politik antara Calon, dengan berbagai organisasi formal maupun informal, organisasi profesi dan sebagainya.
Hal tersebut disampaikan Holid Nurjamil, dari Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapol Ekbang), Sabtu (12/10).
“Dari berbagai isu yang muncul beberapa hari ini, terdengar sejumlah calon sudah menandatangani kontrak politik dengan organisasi buruh/serikat pekerja, ormas, LSM, OKP, Gapoktan, Gapoknak, maupun dengan berbagai forum organisasi, forum keagamaan (forum Ponpes, Forum Guru ngaji), forum RT/RW, forum pengusaha, dan lain sebagai,” kata Holid.
Pertanyaannya kenapa kontrak politik dengan organisasi/ forum itu dianggap penting ? Jawabannya, karena masyarakat KBB Hubungan patron-klien masih sangat kuat. Dengan kondisi tingkat kemiskinan yang masih tinggi, tingkat pendidikan pemilih di KBB 46,3% lulus SD dan 26,3% lulus SMP. Ini menjadikan pola hubungan lokomotif dan gerbong itu berlangsung kuat. Karena terjadinya kesenjangan antara dua kelompok atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status sosial, pendidikan, kekuasaan, maupun penghasilan,” imbuh Holid.
Ia pun mengatakan bahwa adanya kontrak politik itu selalu terkait dengan hubungan simbiosis mutualisme. Yaitu hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Dalam simbiosis mutualisme, kata Holid, tidak ada pihak yang dirugikan, karena keduanya saling memberikan manfaat.
“Adanya kontrak politik itu pastinya terkait Simbiosis mutualisme, yaitu hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Biasanya si Calon akan mendapatkan dukungan baik materil maupun non materil. Sedangkan pihak yang lainnya akan mendapatkan reward dan manfaat atas konsekuensi dukungannya,” jelas Holid.
Ia juga mengatakan bahwa hubungan patron and klien itu terlihat dari hasil survei beberapa waktu lalu. Holid mengatakan, ketika ditanya apakah masyarakat untuk permasalahan politik, sering bertanya kepada Pemimpin masyarakat. Menurut Holid ternyata jawabannya sebanyak 51% menyatakan pernah (sering, jarang).
“Istilah ‘patron’ berasal dari ungkapan Bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti ‘seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh’. Sedangkan klien berarti ‘bawahan’ atau orang yang diperintah dan yang disuruh. Ketika ada pertanyaan berikutnya, siapakah pemimpin masyarakat yang bapak ibu minta pendapatnya, hasilnya menunjukkan 1. Ketua RT, 2. Ketua RW, 3. Kepala Dusun, 4. Kepala Desa dan 5. tokoh Agama di kampung. Hasilnya menunjukkan hampir 64% bertanya pada pemimpin masyarakat tersebut,” kata Holid.
Lebih jauh Holid mengatakan, dengan melihat data survey tersebut, pemimpin masyarakat yang berpengaruh, kendalinya ada di kepala desa, karena RT, RW dan juga MUI Desa, adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan Desa. Jadi setiap tim sukses/pemenangan calon kepala daerah akan berusaha menjalin komunikasi, menawarkan berbagai programnya kepada para pemimpin masyarakat tersebut melalui para Kepala Desa atau forum RT/RW maupun MUI.
“ Strategi politik duplikasi ‘desa mengepung kota” ini dianggap efektif untuk untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pedesaan sehingga memenangkan pertarungan pada pilkada 27 November nanti,” pungkas Holid.(*)
