BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Harga beras terus meningkat, padahal pemerintah masih terus memberikan bantuan beras untuk warga miskin akhir bulan Januari ini , namun bantuan sosial terhadap warga miskin tersebut tidak berpengaruh terhadap harga beras di pasar.
Pantauan Bandungsatu.com di Pasar Tagog Padalarang, Kamis (01/02), seperti dituturkan sejumlah pedagang, kisaran harga beras berada di Rp 15 ribu per kilogram sampai Rp 17 ribu per kilogram.
“Sekarang rata-rata harga beras Rp 15 ribu,- Rp 17 ribu, belum ada penurunan lagi,” kata Abah Ujang salah satu pedagang beras di Pasar Tagog, Padalarang.
Tidak hanya harga yang terus naik, para pedagang beras pun mengaku tidak punya stok sampai saat ini. Kalau pun ada pasokan, datangnya pun dari luar Kabupaten Bandung Barat terbatas.
“Pasokan itu datang dari Tasikmalaya, Kuningan. Cianjur paling juga pa,” kata Ujang.
Soal kenaikan harga itu, Ujang bahkan menyebut, beras ketan yang biasa dijual eceran Rp 15 ribu per kilogram, sekarang harganya mencapai Rp 20 ribu sampai Rp 23 ribu.
“Rata rata kenaikan seribu rupiah pak. Kecuali ketan yang naik drastis. Ini sudah bukan naik lagi pak, sudah pindah harga,” kata ujang berseloroh.
Ia juga menyebut saat ini sudah tidak ada harga beras yang dijual di bawah Rp 15 ribu. Bahkan ia baru saja menerima isu bahwa beras Cianjur akan menembus Rp 18 ribu.
“tapi ya mudah-mudahan aja gak sampai segitu harganya. Karena kalau harga Rp 18 Ribu, kami bingung jualnya,” kata Ujang.
Pedagang lainnya, Ela mengungkapkan, dengan kenaikan beras ini para pedagang berupaya mencari alternatif sumber pasokan beras, dengan cara membeli dari Petani yang menggiling beras sendiri di sekitar KBB.
“Kenaikan beras tiap hari terus terjadi 200 rupiah tiap harinya. Jadi banyak juga para pedagang mencari alternatif beras giling dari petani,” ujar Ela.
Pemerintah sendiri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.1.2/510/SJ Tentang Pengendalian Harga Pangan Pokok di Daerah telah meminta para Kepala Daerah mulai dari Gubernur sampai Bupati dan Walikota untuk bisa menjamin kelancaran kegiatan Gerakan Pangan Murah pangan pokok, terutama pada wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta pada wilayah dengan tingkat inflasi relatif tinggi.
Pada surat tertanggal 26 Januari 2024 itu juga disebut agar Pemda bisa mengoptimalkan penggunaan anggaran baik yang bersumber dari pusat maupun daerah untuk pelaksanaan Gerakan Pangan Murah pangan pokok sebagai salah satu upaya pengendalian harga pangan di wilayah masing-masing.
Para Kepala Daerah juga diminta memprioritaskan penanaman jenis pangan pokok berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan potensi daerah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah masing-masing.
Disamping itu, melakukan distribusi pangan pokok dari daerah surplus atau harga yang rendah ke daerah defisit atau harga yang lebih tinggi untuk mengurangi disparitas harga antar waktu dan antar wilayah.
Kemudian memperkuat kerja sama antar daerah dan forum koordinasi antara pusat dan daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Satuan Tugas Ketahanan Pangan dalam rangka menjamin ketersediaan, pasokan, cadangan, dan distribusi pangan pokok di wilayah masing-masing.
Di Bandung Barat sendiri sejak Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latief menjabat, sudah dilakukan intervensi dengan menyediakan pasar murah di setiap Kecamatan. Intervensi ini cukup baik sehingga bisa mendongkrak IPH Bandung Barat menempati posisi terbaik di bulan Desember 2023. Namun memasuki Januari 2024 IPH KBB justru berada di urutan paling bontot lima daerah di Pulau Jawa dengan IPH terburuk.
Operasi Pasar sendiri terakhir digelar di KBB pada bulan Desember 2023. Tetapi memasuki tahun 2024 sampai pada bulan ke dua ini, belum ada lagi operasi pasar, baik dari Bulog, maupun dari Pemerintah Daerah. (*)
