BANDUNGSATU.COM – Front Pejuang Demokrasi Kabupaten Bandung Barat akan melaporkan temuan soal adanya keterlibatan aparat kewilayahan yang terang-terangan atau terselubung mendukung Paslon Cabup dan Cawabup pada Pilkada KBB.
Hal itu disampaikan Ketua Front Pejuang Demokrasi KBB, Budi Hermansyah, Minggu (13/10). Ia mengatakan pelaporan tidak hanya untuk satu Paslon saja. Ia mengatakan hampir semua Paslon telah melakukan upaya-upaya pendekatan pada aparat kewilayahan untuk turut membantu mereka memenangkan Pilkada 2024.
”Kami tidak hanya melaporkan satu Paslon saja. Karena ini sudah mencedarai demokrasi, kami punya temuan hampir semua Paslon melakukan itu. Jadi kami kami akan segera laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat,” kata Budi didampingi Ketua FPD Jabar Riani Pusparini dan Humas FPD KBB Thio Setiowekti.
”Setelah bukti-bukti kami laporkan, silakan Bawaslu menindaklanjuti dengan Gakumdu dan sebagainya,” imbuh Budi.
Budi mengatakan poin yang ia laporkan umumnya adalah penggalangan massa yang melibatkan aparat kewilayahan seperti Kepala Desa yang menurutnya sudah merupakan cerminan buruk yang merusak tatanan demokrasi di KBB khususnya dan umumnya di Indonesia.
Sementara itu Humas FPD KBB Thio Setiowekti, mengatakan pada para pewarta, pihaknya saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti agar pelaporan mereka berdasar pada fakta yang kuat yang bisa ditindaklanjuti Bawaslu.
”Bukti yang kami kumpulkan antara lain foto, dan juga rekaman video di beberapa TKP. Karena ini terjadinya tidak hanya di satu tempat, melainkan di beberapa wilayah,” kata Thio.
”Ini sebagai pelaporan yang bisa ditindaklanjuti Bawaslu dan Gakumdu. Kami membuat laporan ini dengan fakta agar tidak menjawab satu rumor dengan rumor kembali. Oleh karenanya kami terus mecari data dan fakta melalui bukti-bukti yang kami kumpulkan,” imbuh Thio.
Thio juga mengatakan meski sudah ada bantahan dari Kepala Desa yang baru-baru ini viral karena komen dukungannya di media sosial terhadap salah satu Paslon, ia berharap agar aparat kewilayahan dan ASN bisa menahan diri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang harus dipatuhi mereka.
Ia juga mengungkapkan bahwa politik uang pun sangat membahayakan demokrasi, karena ia menemukan data politik uang dijadikan alat penekan untuk memaksa warga memilih Paslon tertentu.
”Politik uang itu bagian dari teror, intimidasi. Ini kan bahaya juga,” tegas Thio.
”Kita melaporkan ini berdasarkan bukti-bukti yang konkrit. Kami akan melaporkan temuan ini minggu depan,” pungkas Thio.
Seperti diberitakan sebelumnya para Kepala Desa, Perangkat Desa, ibu-ibu PKK dan Karang Taruna di Kecamatan Lembang dikumpulkan diduga oleh salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ikut kontestasi di Pilkada KBB.
Isu dikumpulkannya seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa, ibu – ibu PKK dan Karang Taruna digagas oleh Timses Paslon Pilkada no. 2, Pasangan Jeje Ismail- Asep Ismail.
Para Kepala Desa, Perangkat Desa, ibu – ibu PKK dan Karang Taruna dikumpulkan, tidak lain untuk mensukseskan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusungnya
Menurut salah satu Perangkat Desa di Lembang, yang tidak mau disebut namanya, ada dugaan mulai terjadi money politik. Karena para Kepala Desa diajak untuk menjadi penggalang massa untuk menggiring masyarakat ke salah satu Paslon. Dan diiming iming bila menang nanti pihak Kepala Desa, Perangkat Desa, ibu – ibu PKK dan Karang Taruna akan mendapat bantuan keuangan dan program bila paslonnya menang di Pilkada KBB dan akan diberi dana operasional ketika kampanye.
”Ya kita dikumpulkan diming-iming bantuan saat nanti yang bersangkutan terpilih, dan diberi dana operasional penggalangan massa dalam kampanye” kata sumber yang tidak mau disebut namanya.
”Kami resah dan jadi tidak tenang dalam beraktifitas,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bandung Barat, Dudi Supriadi mengingatkan kepada 165 Kepala Desa di wilayahnya untuk senantiasa menjaga netralitas dalam Pilkada Bandung Barat.
Selain itu, ia juga meminta, 165 kades untuk tidak terjun di politik praktis pada kontestasi Pilkada Bandung Barat.
“Pentingnya sikap netral kepala desa dan perangkat desa dalam menghadapi pesta demokrasi ini. Selain itu mereka tidak boleh mendukung salah satu calon,” imbaunya.
Ia mengatakan, jika ditemukan pelanggaran yang menyangkut netralitas Kepala Desa. Pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut.
“Jika ada temuan mengenai netralitas Kepala Desa, kami (DPMD) bakal berkoordinasi dengan Bawaslu,” jelasnya. (*)
