BANDUNGSATU.COM– Pelantikan empat pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) diduga syarat dengan unsur politik.
Empat pejabat yang dilantik yakni Weda Wardiwan sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) dan Wiwin Aprianti sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan adalah orang orang dekat Sekda KBB, Ade Zakir, Rega Wiguna Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), adalah orang dekat mantan Bupati KBB juga timses waktu Pilkada Bupati dan Wakil Bupati dari BERJAMAAH, sementara itu Idad Saddudin sebagai Kepala Dinas Sosial adalah saudara dari Ahmad Najib Qodratulloh anggota DPR RI dari PAN.
Bupati Jeje Ritchie Ismail resmi melantik ke empat pejabat eselon II hasil Open Bidding (OB) waktu Pemda KBB di Pejabat Bupatinya Ade Zakir Hasyim, dan untuk DPPPA yang ikut Open Bidding dikosongkan padahal sudah ada tiga orang hasil seleksinya.
“Kemarin sore kita sudah mengambil sumpah jabatan empat kepala dinas, yakni Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, Kepala BKPSDM dan Kepala Bakesbangpol,” kata Jeje saat ditemui di Lembang, Sabtu (17/05).
Jeje mengakui bahwa empat pejabat yang dilantik merupakan hasil dari proses terbuka atau open bidding yang dilakukan pada jaman Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim. Namun ia memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif.
“Kita pastikan prosesnya transparan dan juga melalui seleksi terbuka secara ketat dan juga sesuai peraturan perundang-undangan. Saya berharap semua yang dilantik bisa bekerja dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Jeje.
Kepada para pejabat yang dilantik menjadi kepala SKPD di lingkungan Pemkab Bandung Barat, Jeje menggantungkan visi dan misi “Amanah” yang menjadi acuan kerja selama ia dan Asep Ismail sebagai wakil mengemban jabatan kepala daerah di KBB.
“Saya pengen pemerintahan yang sekarang bersih dan gerak cepat (gercep). Serta bisa melaksanakan program-program. Mereka harus tahu apa yang terjadi di lapangan, sehingga harus punya inovasi jangan nunggu diperintah punya inisiatif,” kata Jeje.
“Mengembangkan ide-ide dan menjabarkan program dan visi misi Amanah,” tambahnya.
Namun diketahui Jeje masih menyisakan sejumlah JPTP kosong. Untuk Kepala SKPD yang belum terisi yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).
Terkait masih adanya sejumlah JPTP kosong, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir Hasyim mengatakan pihaknya masih menyusun sejumlah nama yang kemudian dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Pasti akan segera kita lakukan rotasi mutasi, tapi tentunya butuh arahan dari BKN. Jabatan kosong yang eselon, setingkat sekretaris, kabid, kabag sudah kita inventarisasi. Jadi mungkin Senin (15) sudah mulai menyusun,” kata Ade Zakir menambahkan.(*)
