BANDUNGSATU.COM – Biasanya kepala daerah baru yang memimpin wilayah akan selalu ditunggu gebrakannya dalam 100 hari pertama kerjanya.
Namun yang terjadi di Bandung Barat justru sebaliknya, belum genap 100 hari memimpin Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB), Bupati Jeje Ritchie Ismail justru disomasi oleh partai pengusungnya ketika mencalonkan menjadi bupati, dianggap “kacang lupa kulitnya”
Adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bandung Barat yang melayangkan somasi kepada Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail.
Surat somasi yang ditandatangani Ketua DPD PAN KBB Asep Bayu Rohendi dan Wakil Sekretaris DPD PAN KBB Sukiman Abu Bakar ini sebagai bentuk kekecewaan PAN KBB sebagai partai pengusung kepada Bupati Jeje Ritchie.
Seperti diketahui pada Pilkada KBB 2024 lalu Jeje Ritchie Ismail maju sebagai calon bupati dari PAN. Akan tetapi adik ipar Raffi Ahmad ini justru disomasi oleh PAN yang memberikan jalan Jeje untuk menjadi bupati.
Dalam surat somasinya, Bupati Jeje dituntut segera mencairkan dana pembinaan atau bantuan partai politik (parpol) kepada PAN KBB. Tuntutan lainnya segera membuka ruang komunikasi khusus dengan DPD PAN KBB untuk menyelesaikan polemik tersebut.
Jika Somasi ini tidak dipenuhi maka kader PAN akan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bandung Barat untuk menarik dukungannya. Ketika hal ini dikonfirmasikan ke Ketua DPD PAN KBB Asep Bayu Rohendi, dia membenarkan terkait hal tersebut.
“Iya betul, somasi sudah kemarin Hari Rabu,” ucapnya saat dihubungi, Jumat 16 Mei 2025.
Kendati dihantam badai politik dengan disomasi oleh Partai Pengusungnya, Bupati Jeje Ritchie Ismail tak bergeming dan juga tidak bereaksi. Hal ini justru menjadi pertanyaan publik.
Bahkan sikap diam Bupati Jeje Ritchie Ismail atas somasi PAN, disayangkan salah satu tokoh pendiri KBB yang juga Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) Yacob Anwar Lewi.
Menurutnya Jeje selaku kepala pemerintahan di Bandung Barat harus segera mengambil sikap yang bijaksana untuk mengatasi permasalahan internal partai.
Sebab imbas dari konflik itu dirasakan oleh masyarakat KBB, bahwa dengan diamnya Bupati Jeje akan berdampak buruk pada jalannya roda pemerintahan.
“Bupati Jeje punya visi misi bagus ingin mewujudkan masyarakat yang AMANAH dengan jargonnya BERJAMAAH. Bagaimana mungkin visi misi tersebut akan berjalan sesuai rencana apabila pemerintahan sekarang berseteru dengan partai pengusungnya,” tuturnya.
Dirinya menyayangkan jika pada saat baru mau memasuki 100 hari kerja, masyarakat KBB justru disuguhi keributan di internal partai pengusungnya dengan Bupati Jeje.
Bupati harus bisa secepatnya memberikan solusi yang tepat untuk meredakan gejolak ini. Karena kekhawatiran masyarakat akan terganggunya jalannya roda pemerintahan.
“Ini yang tentu saja akan berdampak kerugian pada masyarakat KBB baik dari segi pelayanan maupun pembangunan di KBB,” kata Yakob yang juga tokoh pemekaran KBB ini.
Pihaknya dapat memaklumi bahwa hari-hari ini Pemda KBB sedang disibukan dengan adanya pemeriksaan BPK dan pembahasan RPJMD. Tapi semua itu harus ambeuk parama arta, mendahulukan yang penting diantara yang penting-penting.
“Bereskan segera jangan ragu, sebagai seorang pimpinan kebijakan apapun yang diambil pasti ada resikonya, besar dan kecil resiko tersebut dilihat dari bentuk kebijakan yang diambil,” tandasnya. (*)
