BANDUNGSATU.COM – Laju perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Cimahi berpotensi terhambat karena belum adanya kejelasan terkait bantuan yang biasanya diberikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.
Di tahun 2024, Pemkot Cimahi mendapatkan bantuan Rutilahu dari pemerintah pusat sebanyak 100 unit dan Pemprov Jabar sebanyak 160 unit.
Sokongan tersebut mendongkrak realisasi perbaikan Rutilahu di Kota Cimahi hingga perbaikan bisa mencapai lebih dari 700 unit. “Tahun kemarin kita bisa menggarap sekitar 700 unit.
Dan saat ini bantuan dari pemerintah pusat berkurang, tahun kemarin pusat sampai 100 unit, tahun kemarin provinsi 160 unit, tahun ini provinsi belum ada informasi sampai saat ini,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, Endang saat dikonfirmasi, Jumat (11/09).
Kuantitas perbaikan Rutilahu berpotensi semakin berkurang karena meningkatnya nilai perbaikan satu unit Rutilahu. Semula, satu unit Rutilahu di angka Rp17,5 juta yang kemudian nilainya naik menjadi Rp25 juta.
“Tapi tahun ini ada peningkatan harga satuan, sebelumnya Rp17,5 juta, sekarang di angka Rp25 juta per unit, jadi secara jumlah akan berkurang dengan angka yang sama unitnya bisa berkurang. Karena nilai per unit naik,” ujarnya.
Berdasarkan data, ada 122 ribu rumah yang berdiri di Kota Cimahi dengan 2.491 diantarnya berstatus Rutilahu. Data tersebut berdasarkan survei dan catatan DPKP Cimahi hingga awal tahun 2025.
Di tahun ini, Pemkot Cimahi telah menggelontorkan anggaran Rp7,6 miliar untuk perbaikan 304 Rutilahu untuk menekan jumlah Rutilahu yang tersebar di 3 Kecamatan.
“Rp 7,6 Miliar itu anggaran murni tahun ini, kita garap di 304 unit. Di (anggaran) perubahan mudah-mudahan bisa kita garap lagi, bisa kita realisasikan sekitar 200 unit. Jadi bisa berkurang 500 Rutilahu, ada sekitar 1900-an lagi yang harus kita selesaikan,” tandasnya.
