BANDUNGSATU.COM – Musyawarah Daerah Partai Golkar Kota Cimahi yang diselenggarakan, Senin (21/09), menjadi momentum penting bagi perjalanan politik dan pengabdian Walikota Cimahi, Ngatiyana.
Dalam forum tersebut, Ngatiyana terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi. Bagi Ngatiyana, amanah tersebut bukan sekadar jabatan organisasi. Ia memandangnya sebagai sebuah tanggung jawab baru untuk memperkuat konsolidasi Partai Golkar sekaligus membangun komunikasi politik yang sehat antara partai politik, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh elemen masyarakat.
Sebagai seorang yang memiliki latar belakang prajurit, Ngatiyana membawa nilai yang telah lama menjadi bagian dari kehidupannya, yaitu disiplin, loyalitas, tanggung jawab, kepatuhan terhadap aturan, serta kesediaan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.
“Saya dibesarkan sebagai prajurit. Dalam kehidupan prajurit, loyalitas dan disiplin adalah nilai yang sangat penting. Ketika mendapatkan sebuah amanah, yang utama bagi saya adalah melaksanakan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tetap berada dalam koridor aturan serta kepentingan bangsa dan negara,” kata Ngatiyana.
Dalam konteks Partai Golkar, rekomendasi dan keputusan organisasi dipandang Ngatiyana sebagai bagian dari mekanisme organisasi yang harus dihormati dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Namun demikian, loyalitas politik dan loyalitas pemerintahan menurutnya harus ditempatkan secara proporsional sesuai dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta kepentingan masyarakat.
Sinergi pusat dan daerah bagi Kota Cimahi, hubungan yang kuat dan konstruktif dengan Pemerintah Pusat merupakan bagian penting dalam menjalankan pembangunan.
Sistem pemerintahan Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, tetapi penyelenggaraannya tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan daerah, termasuk adanya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, menurut Ngatiyana, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat bukanlah persoalan politik praktis semata.
Hal tersebut merupakan kebutuhan pemerintahan untuk memastikan kepentingan masyarakat Kota Cimahi dapat dikomunikasikan secara efektif dalam kerangka kebijakan nasional.
“Cimahi adalah bagian dari Indonesia. Pemerintahan daerah harus berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional, tetapi tetap mampu menerjemahkannya sesuai kebutuhan dan karakter masyarakat Cimahi. Ada kebijakan nasional yang harus kita ikuti, tetapi implementasinya harus memiliki kearifan lokal,” jelasnya.
Ia menegaskan, sinergi tersebut tidak berarti menghilangkan otonomi daerah. Justru koordinasi pusat-daerah diperlukan agar kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dapat dijalankan secara efektif, terukur, dan sesuai dengan norma serta standar yang berlaku.
Aspek fiskal juga menjadi alasan penting bagi Kota Cimahi untuk membangun hubungan pemerintahan yang produktif dengan Pemerintah Pusat.
Dokumen APBD Kota Cimahi 2026 tersedia melalui BPKAD Kota Cimahi. Dalam pembahasan RAPBD 2026, Pemkot Cimahi menyampaikan bahwa setelah penyesuaian transfer, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp1,507 triliun, terdiri antara lain dari PAD sekitar Rp591 miliar, TKD sekitar Rp841,6 miliar, dan Penerimaan Pembiayaan 74,364 miliar.
Angka tersebut menunjukkan bahwa transfer dari pemerintah pusat merupakan komponen penting dalam struktur pendapatan daerah. Karena itu, komunikasi, koordinasi, dan advokasi program kepada pemerintah tingkat atas menjadi bagian dari pekerjaan pemerintahan yang tidak dapat diabaikan.
“Kita harus realistis. Kota Cimahi membutuhkan sumber daya yang cukup untuk membangun. Karena itu, kemampuan pemerintah kota dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat harus diperkuat. Tetapi pada saat yang sama, PAD juga harus terus kita tingkatkan secara sehat, tanpa membebani masyarakat,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Kota Cimahi diharapkan tidak hanya bergantung pada kemampuan fiskal daerah, tetapi juga mampu memanfaatkan berbagai program, skema pembiayaan, dan peluang pembangunan yang tersedia melalui pemerintah tingkat provinsi maupun pusat.
Di tengah amanah barunya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi, Ngatiyana menegaskan bahwa kedudukannya sebagai walikota memiliki ruang pengabdian yang berbeda.
Sebagai walikota, ia tidak hanya menjadi pemimpin bagi satu partai politik.
“Sebagai Walikota, saya adalah Walikota bagi seluruh masyarakat Cimahi. Saya juga harus menjadi mitra bagi seluruh partai politik yang ada di Kota Cimahi. Tidak ada masyarakat Cimahi yang boleh merasa bukan bagian dari pemerintahan ini,” jelas Ngatiyana.
Menurutnya, politik pemerintahan harus menjadi jembatan untuk mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat, bukan menjadi tembok yang memisahkan. Partai politik mempunyai fungsi penting dalam kehidupan demokrasi.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah daerah dengan seluruh partai politik perlu dijaga secara sehat dan konstruktif. 2 Perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari demokrasi.
Setelah proses politik selesai, seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga Kota Cimahi tetap aman, kondusif, dan produktif.
“Saya ingin kita membangun Cimahi dengan semangat kebersamaan. Pemerintah membutuhkan DPRD, membutuhkan partai politik, membutuhkan dunia usaha, membutuhkan komunitas, membutuhkan tokoh masyarakat, dan tentu saja membutuhkan seluruh warga Cimahi,” tegasnya.
Ngatiyana juga menegaskan, amanah yang diperolehnya dalam pemerintahan tidak menghapus komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat dalam Pilkada. Sebaliknya, kemenangan politik menurutnya harus diterjemahkan menjadi pekerjaan pemerintahan yang konkret.
“Saya tidak ingin janji politik berhenti sebagai kata-kata pada masa kampanye. Janji politik harus menjadi komitmen moral untuk bekerja. Karena itu, selama saya diberikan amanah memimpin Kota Cimahi, orientasi saya tetap kepada pelayanan dan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata banyaknya kegiatan atau besarnya anggaran, tetapi seberapa jauh masyarakat merasakan hadirnya pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi masyarakat, lingkungan, ketenteraman, dan berbagai kebutuhan warga akan tetap menjadi bagian dari pekerjaan pemerintahan yang harus dikerjakan secara konsisten.
Sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi, Ngatiyana mengajak seluruh kader dan jajaran pengurus untuk menjadikan Musda sebagai titik awal konsolidasi organisasi. Ia meminta seluruh kader tidak hanya bekerja ketika menghadapi momentum politik, tetapi hadir secara nyata di tengah masyarakat.
“Saya mengajak seluruh kader Golkar Cimahi untuk turun ke masyarakat. Dengarkan keluhan mereka, pahami kebutuhannya, dan hadir dengan solusi. Jangan hanya meminta masyarakat mengenal Golkar; justru Golkar harus membuat masyarakat merasakan manfaat kehadiran kader-kadernya,” tukasnya.
Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh kualitas kader dan kedekatan mereka dengan masyarakat. Golkar Cimahi harus menjadi organisasi politik yang terbuka, modern, bekerja, dan mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan akar sosialnya.
“Kita harus bekerja dengan disiplin. Kita harus kompak. Kita harus menghormati perbedaan. Dan yang paling penting, kita harus membangun politik yang memberikan manfaat. Kalau masyarakat membutuhkan kita, kader Golkar harus hadir,” kata Ngatiyana.
Menutup pernyataannya, Ngatiyana menyampaikan bahwa tugas terbesar seluruh pemimpin politik dan pemerintahan adalah menjaga agar Kota Cimahi tetap kondusif. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan persatuan dan kepentingan bersama.
“Saya ingin Cimahi tetap menjadi rumah bersama. Rumah bagi seluruh agama, seluruh kelompok masyarakat, seluruh partai politik, seluruh generasi, dan seluruh warga. Perbedaan adalah kenyataan dalam demokrasi, tetapi persatuan adalah pilihan yang harus terus kita rawat,” ungkapnya.
Amanah sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi, menurutnya, akan dijalankan berdampingan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Dua amanah tersebut memiliki ruang yang berbeda, tetapi bertemu pada satu nilai yang sama, pengabdian kepada masyarakat dan kepentingan bangsa.
“Saya adalah prajurit yang mendapat amanah baru. Prinsip saya tetap sama, loyal kepada negara, patuh kepada konstitusi dan aturan, bekerja dengan disiplin, dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” katanya.
“Kepada seluruh masyarakat Cimahi, saya ingin mengatakan, mari kita jaga kota ini bersama-sama. Kepada seluruh kader Golkar Cimahi, mari kita bekerja bersama. Dan kepada seluruh elemen masyarakat, mari kita jadikan Cimahi sebagai rumah yang kita bangun bersama,” pungkasnya. (*)
