BANDUNGSATU.COM – Komisi Pemilihan Umum Bandung Barat menyelenggarakan debat ke dua Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bandung Barat, Senin malam (18/11).
Pada pembukaan acara, Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, Ripqi Ahmad Sulaeman mengatakan, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pilada 2024, debat Cabub Cawabup tersebut menjadi ruang untuk para calon memaparkan visi dan misi mereka.
“Diharapkan di pilkada ini menghasilkan pemimpin yang mampu membangun daerah menjadi lebih baik,” katanya.
Ripqi mengungkapkan bahwa dengan debat tersebut, harapannya bisa menjadi tolok ukur bagi masyarakat Bandung Barat untuk menentukan pilihan pada Paslon mana yang bisa meyakinkan warga dengan program dan visi misinya.
“Masyarakat juga bisa secara langsung mengetahui program dari pasangan calon. Masyarakat juga bisa lebih yakin dengan pilihan dengan pemahamannya dan bukan karena ajakan dari pihak lain,” paparnya.
Ripqi juga menggaris bawahi agar seluruh pasangan calon bisa berkompetisi dengan sehat tanpa saling menjatuhkan, serta menjaga agar Pilkada berjalan dengan damai.
Pada acara tersebut, semua Paslon, dari nomor urut 1 Didik Agus Triwiyono dan Gilang Dirga, Paslon nomor urut 2 Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail, Paslon nomor urut 3 Hengki Kurniawan dan Ade Sudrajat, Paslon nomor urut 4 Edi Rusyandi dan Unjang Asari, serta paslon nomor urut 5, Sundaya dan Asep Ilyas hadir untuk mengikuti jalannya debat.
Debat diawali dengan pemaparan visi misi setiap Paslon, setelah itu dilanjutkan dengan pertanyaan dari panelis untuk masing-masing pasangan calon. Paslon nomor urut 1 mendapatkan pertanyaan soal transformasi digital, salah satunya sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE).
“SPBE salah satu program pemerintah, menggunakan sistem itu pelayanan agar lebih mudah, murah, dan cepat. Meski data tersebut menunjukan baik, namun masih berada dibawah target. Untuk menangani itu perlu adanya pelatihan khusus birokrat itu sendiri,” papar Didik menjawab pertanyaan panelis.
Untuk Paslon nomor urut 2 pertanyaan yang ditanyakan adalah soal penegakan hukum Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2018 tentang penyegaran lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung Barat.
“Kami tegaskan jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, maka perlunya pembinaan. Kami akan tegas, karena kami bukan mencari kekuasaan tapi untuk mengabdi,” kata Jeje Ritchie Ismail.
Sementara untuk Paslon nomor urut 3, mendapatkan pertanyaan soal hubungan pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Terutama dalam merancang RPJMD, dan RPJMN untuk memastikan keselarasan pembangunan.
“Pemda adalah kepanjangan pusat dan provinsi tentu kita harus mentaati kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kuncinya ialah koordinasi yang baik,” kata Hengky Kurniawan.
Untuk Paslon nomor urut 4 pertanyaan yang ditanyakan adalah soal tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, serta langkah konkret apa untuk menciptakan tata kelola yang baik dalam pemerintahan.
“Untuk menuju good governance paling utama transparansi. Namun sampai hari ini masyarakat belum bisa mengakses dalam sisi anggaran, yang bisa hanya kalangan atas saja. Menuju good governance, perlu adanya keputusan dan program serta menyerap aspirasi publik sehingga mereka bisa turut berpartisipasi dalam membangun pemerintah yang baik,” kata Edi Rusyandi.
Pasangan terakhir, Paslon nomor urut 5, mendapatkan pertanyaan soal wawasan kebangsaan terutama strategi menguatkan kebangsaan untuk masyarakat Bandung Barat agar kokoh dalam meminimalisir benturan kebangsaan.
“Kebhinekaan adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah, untuk itu perlu adanya sebuah penekanan kepada masyarakat serta penyegaran bahwa kebhinekaan itu adalah hidup berbangsa Hal itu dilakukan untuk menjaga nilai-nilai tentang pancasila,” kata Sundaya. (*)
