BANDUNGSATU.COM – Pengurusan segala sesuatu di birokrasi Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) sekarang ini sangat rumit dan berbelit-belit. Hal tersebut sudah bukan menjadi rahasia umum karena telah banyak dikeluhkan oleh masyarakat biasa hingga pejabat di legislatif.
“Persoalan birokrasi di KBB sangat rumit dan berbelit-belit. Mungkin kalau meminjam istilah orang banyak, jika bisa dipersulit kenapa dipermudah, berlaku di birokrasi Pemda KBB,” kata Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung Barat (KBB, Lili Supriatna, Senin (1/11/2022).
Lili menyebutkan, sepanjang KBB berdiri selama 15 tahun setelah dimekarkan dari Kabupaten Bandung, baru di periode sekarang begitu rumitnya kebirokrasian di Pemda KBB. Ini menjadi pertanyaan besar semua pihak, apa yang terjadi dengan birokrasi di KBB.
Jangankan masyarakat kebanyakan, sekelas anggota DPRD Jabar yang notabenenya berasal dari Dapil KBB, Edi Rusyandi mengeluhkan soal ribetnya birokrasi di KBB. Itu mestinya jadi cambuk dan tamparan keras di tengah upaya pemerintah pusat yang meminta agar birokrasi itu harus melayani masyarakat bukan inginnya dilayani.
“Jadi wajar jika seorang Edi Rusyandi yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi Golkar mengeluhkan soal birokrasi di KBB. Karena memang kondisinya seperti itu, kita tidak boleh menutup mata,” tegasnya.
Dirinya mengutip pernyataan Edi, bahwa dia sudah dua tahun.gagal mengawal aspirasi warga KBB yang ditampung dari kegiatan reses, dimana sebagian besar infrastuktur. Kegagalan itu disebabkan kendala rekomendasi dari Pemda KBB, bahkan di tahun 2021 dia tidak mendapat rekomendasi selembar pun.
“Saya juga kurang paham dengan OPD (organisasi perangkat daerah). Padahal Plt. Bupati Hengki Kurniawan sudah memberikan instrumen-instrumen bahwa OPD harus mampu membawa anggaran, baik dari APBD Provinsi, APBN, maupun dalam bentuk CSR,” tuturnya.
Artinya, lanjut Lili, sosok kepala dinas ini jangan hanya menikmati kue yang sudah ada di APBD KBB, tapi juga harus berani ekspansi mendorong program-program di KBB agar bisa dibiayai oleh APBD Provinsi, APBN, dan CSR.
“Teman-teman wakil rakyat di tingkat provinsi ataupun pusat ini kesulitan saat membawa aspirasi masyarakat hasil daripada reses. Ini tentunya menjadi sesuatu yang tidak baik untuk kemajuan daerah,” paparnya.
Dia menyebutkan, jumlah anggota DPRD Provinsi Jabar asal KBB sebanyak 4 orang, sementara anggota DPR RI dari Dapil Jabar 2 (KBB dan Kabupaten Bandung) ada 9 orang. Saat kondisi anggaran defisit seperti sekarang, para wakil rakyat di provinsi dan pusat sangat potensial untuk berkonstribusi terhadap pembangunan KBB.
“Itu semua tidak akan menjadi tidak berarti jika birokrasinya tidak responsif dan becus dalam bekerja,” tegasnya. (*)
Editor : Rizki Nurhakim
