BANDUNGSATU.COM – Proses seleksi calon Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirtawening Kota Bandung kini menjadi sorotan publik. Bukan hanya soal percepatan waktu, tetapi juga terkait siapa sosok yang layak memimpin perusahaan air minum milik daerah.
Saat ini, jabatan Plt Dirut Perumda Tirtawening masih diemban Tono Rusdiantono Hendrayana, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Masa tugasnya dijadwalkan berakhir pada Desember 2025.
Secara regulasi, jabatan Plt memang dapat diperpanjang setiap triwulan. Namun perpanjangan wajib melalui SK baru dari Wali Kota selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) dan tidak boleh dilakukan tanpa batas.
Melihat hal tersebut Aktivis Jawa Barat, Agus Satria menegaskan, Perumda Tirtawening harus dipimpin sosok profesional, bukan orang yang berafiliasi politik apalagi pesanan partai politik.
“Direktur PDAM harus orang profesional, bukan titipan partai atau pesanan politik. Kalau itu terjadi, perusahaan sulit berkembang secara sehat,” tegas Agus Satria kepada wartawan, Selasa (09/12), saat ditemui di sela-sela unjukrasa damai di Kejati Jabar.
Menurutnya, profesionalisme adalah kunci agar BUMD benar-benar tumbuh sebagai perusahaan pelayanan publik yang modern, efisien, dan bebas intervensi politik.
Agus juga mengingatkan bahwa Wali Kota Bandung sendiri telah berkali-kali menyampaikan keinginannya agar PDAM dipimpin oleh sosok profesional, bukan berbasis kepentingan politik.
“Ini sejalan dengan pernyataan Wali Kota sendiri. Jangan sampai semangat profesionalisme hanya jadi slogan, tapi praktiknya justru diisi kepentingan,” ujar Agus.
Ia menilai, jika proses seleksi dilakukan secara transparan, objektif, dan bersih dari intervensi politik, maka Perumda Tirtawening akan mampu berkembang pesat sebagai BUMD pelayanan air minum yang kuat dan dipercaya publik.
Agus menegaskan, pemilihan Dirut Perumda Tirtawening bukan sekadar pergantian jabatan. Ini adalah taruhan besar masa depan pelayanan air bersih bagi jutaan warga Kota Bandung.
“Apakah Pemkot Bandung benar-benar akan memilih Dirut profesional tanpa afiliasi politik? Ataukah justru kepentingan partai kembali masuk ke jantung pelayanan publik? Jawabannya akan segera terlihat dalam proses seleksi yang kini mulai dipercepat,” pungkas Agus. (*)
