BANDUNGSATU.COM – Rombongan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat melaksanakan monitoring kewilayahan sekaligus meninjau ke pos pemadam kebakaran (Damkar) di wilayah Cililin dan Sindangkerta.
Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen DPRD KBB dalam pelayanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan maksimal, terutama pada aspek keselamatan dan kesiapsiagaan bencana.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi I DPRD KBB mendapati berbagai aspirasi baik dari petugas Damkar dan masyarakat, mulai dari kebutuhan peningkatan pelayanan dasar, keterbatasan personel, hingga minimnya sarana dan prasarana penyelamatan yang tersedia di pos Damkar.
Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah agar masyarakat mendapat jaminan pelayanan cepat, aman, dan tepat saat terjadi keadaan darurat.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menegaskan bahwa selain persoalan kebakaran, kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana lain seperti banjir, longsor, maupun musibah kebencanaan lainnya juga harus diperkuat.
“Kami melihat langsung kondisi di lapangan. Banyak aspirasi yang harus segera ditindaklanjuti, mulai dari pelayanan dasar masyarakat hingga kelengkapan alat penyelamatan di pos Damkar. Hal ini penting bukan hanya untuk penanggulangan kebakaran, tetapi juga sebagai bagian dari mitigasi bencana yang lebih luas. Dengan kesiapan sarana dan personel, kita dapat meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat,” kata Sandi Supyandi di Pos Damkar Cililin, Rabu (03/09).
Lebih lanjut, Sandi menekankan pentingnya langkah preventif yang harus dijalankan secara berkesinambungan.
“Kita tidak bisa hanya menunggu bencana terjadi, melainkan harus membangun sistem mitigasi yang kuat. Pemerintah daerah bersama DPRD harus berkolaborasi dalam menyiapkan anggaran, memperkuat pelatihan personel, serta memastikan alat-alat penyelamatan dalam kondisi siap pakai. Dengan begitu, pelayanan publik kita akan lebih tanggap dan masyarakat merasa terlindungi,” tambahnya.
Komisi I DPRD KBB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebutuhan dasar masyarakat, termasuk memperjuangkan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana penyelamatan serta pelatihan personel. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan terintegrasi, terutama dalam penanggulangan kebakaran dan kebencanaan di Kabupaten Bandung Barat. (*)
