BANDUNGSATU.COM – Masyarakat kecewa atas ketidak transparanan DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) terkait rincian tunjangan dan penghasilan bulanan seluruh anggotanya.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Muhammad Mahdi menyatakan kesiapannya apabila seluruh tunjangan anggota DPRD harus dihapuskan.
Sayangnya ia enggan mengungkapkan berapa penghasilan tunjangan yang mereka terima setiap bulannya.
Triarti Putri (30) seorang warga Kecamatan Padalarang mempertanyakan urgensi Ketua DPRD dalam menutupi rincian tunjangan yang diterima anggota dewan.
Menurut Triarti, jika DPRD serius menghapus tunjangan, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah membuka secara transparan seluruh penghasilan dan tunjangan tersebut kepada publik.
“Kalau mau, buka dulu secara transparan penghasilan dan seluruh tunjangan mereka berapa. Belum lagi dana reses dan kunjungan daerah pemilihan. Kalau ternyata membengkak, hapus semuanya. Sekarang kan transparansi saja tidak ada,” ujar Putri.
Ibnu Faruqi (28), warga Kecamatan Cipatat, juga meragukan keseriusan DPRD Bandung Barat dalam menghapus tunjangan rumah yang selama ini menjadi sorotan publik.
Ia menilai pernyataan Mahdi hanya sebagai manuver politik untuk meredam gejolak protes yang tengah meluas di masyarakat.
“Saya sih gak percaya mereka mau hapus tunjangan. Paling cuma omongan doang. Apalagi kebijakan pusat cuma berlaku kepada DPR RI,” ungkap Ibnu.
Faruqi menantang DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk membuka seluruh rincian tunjangan dan penghasilan bulanan para anggota secara transparan.
Baginya, tanpa transparansi yang jelas, wacana penghapusan tunjangan hanya akan menjadi lips service semata.
“Kalau mau, buka dulu secara transparan penghasilan dan seluruh tunjangan mereka berapa. Belum lagi dana reses dan kunjungan dapil. Kalau ternyata membengkak, hapus semuanya. Sekarang kan transparansi saja tidak ada,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi mengaku mengikuti aturan yang sudah ditetapkan di tingkat pusat maupun provinsi terkait tunjangan anggota dewan.
“Kalau tunjangan dihapuskan kami siap, kalau itu sudah jadi aturan. Kami gak bisa menentang aturan. Masalah cukup atau tidak gimana kita bersyukur aja,” katanya kepada wartawan, Senin (01/09).
Ketika disinggung mengenai besaran tunjangan yang diterima anggota dewan, Mahdi enggan membeberkan angka pasti dan memilih untuk tidak memberikan rincian. Padahal dilapangan rumor beredar tiap anggota DPRD KBB diduga mendapat tunjangan perumahan sekitar Rp20 juta, tunjangan transformasi, dan tunjangan komunikasi per anggota tahun ini.
“Beda-beda. Tergantung, yang pasti tidak seperti di dewan pusat. Intinya kalau tunjangan itu dihilangkan kenapa tidak,” tandasnya.
