BANDUNGSATU.COM – Sekitar 70 persen peternakan sapi di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Imbasnya mereka membuang kotoran hewan (Kohe) ternak langsung ke kali atau selokan terdekat dengan kandang tanpa melalui proses pengolahan.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan tinjauan langsung, terkait beredarnya video limbah kotoran sapi yang diduga berasal dari wilayah Lembang, mencemari sungai yang melintasi kanal Tjibarani, sekitar (Watervang) Leuwilimoes, Kota Bandung.
Berdasarkan data yang terkumpul di Dispernakan KBB mencatat ada sekitar 6.000 peternak sapi di tiga wilayah di Bandung Barat, meliputi Cisarua, Parongpong dan Lembang. Dari ribuan peternak tersebut, hanya 30 persen diantaranya yang mengelola limbah kotoran hewan (Kohe). Sementara itu sisa kotoran hewan masih menggunakan sistem buang tanpa pengolahan langsung dibuang ke kali.
“Dari data yang ada hanya 30 persen limbah yang sudah diolah. 70 persennya masih dibuang ke perairan dari 6.000 peternakan. Sementara untuk Lembang sebanyak 5.000 peternak,” kata Pelaksanaan Tugas (PLT) Kepala Dinas Dispernakan KBB, Wiwin Aprianti saat dikonfirmasi Jumat (18/04).
Guna mengantisipasi peternak yang membuang limbah kotoran sapi langsung ke sungai, Dispernakan akan melakukan pengawasan secara ketat. Disebutkan Wiwin pihaknya juga telah menempatkan petugas di sejumlah titik, untuk melihat dimana saja potensi pengeluaran limbah paling banyak.
“Jadi kita itu bakal membuat pengolahan limbah dan mengimbau para peternak dan memanfaatkan agar tidak mencemari perairan umum. Kewajiban kami di Dispernakan membina peternakan agar tidak mencemari lingkungan,” katanya.
Sementara itu menurut Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan hidup (DLH) Bandung Barat, Zamilia Moreta membenarkan limbah kotoran sapi yang melintasi Kanal Tjibarani berasal dari wilayah Lembang.
Hal tersebut berdasarkan tinjauan langsung Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dari DLH bersama petugas Dispernakan, pada Rabu, (16/04).
“Betul karena sungai (kanal air Tjibarani) memang daerah aliran sungainya dari Lembang dan sekitarnya. Jadi dimungkinkan dari peternak yang ada di peternak sekitar itu,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (18/5).
Ia mengklaim pihaknya bersama Dispernakan telah melakukan pembinaan terkait sanitasi dan pengolahan limbah kotoran hewan (Kohe), sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama di sekitar aliran sungai. Terlebih, kanal Tjibarani terhubung menuju sungai Cikapundung.
“Sebenarnya berbagai upaya sudah dilakukan mulai dari pembinaan bahkan pemberian bantuan pengolahan limbah kohe dengan alat agar dibuat biogas, tapi mereka (peternak) enggak mengoptimalkan alat-alat yang diberikan,” kata Zamilia.
Zamilia pun menambahkan kejadian tersebut sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Selama itu juga, pihaknya telah melakukan pembinaan.
“Balik lagi kesadaran dari para peternak untuk mengelola limbah ini agar tidak langsung membuang ke badan air atau sungai. Dampaknya kan bukan pada mereka tapi kepada mereka yang teraliri air sungai itu (warga yang memanfaatkan air sungai untuk keberlangsungan hidup,” tambahnya.
Ditanya terkait perizinan dampak lingkungan saat mendirikan peternakan hewan, Zamilia mengatakan di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung Barat masih didominasi oleh peternak perorangan. Sehingga tidak bisa serta merta di data semuanya.
“Ini kan banyaknya peternak perorangan, kendalanya itu karena bukan peternakan yang terkoordinir. Sebetulnya upaya-upaya pembinaan sudah sering dilakukan, salah satunya dari KPSBU. Karena ini bukan badan usaha. Jadi titik beratnya lebih kepada pembinaan, terkecuali badan usaha yang memiliki izin,” tandas Zamilia.
Diketahui pencemaran limbah Kohe di anak sungai Cikapundung kembali mencuat setelah
Pegiat Lingkungan Kampoeng Tjibarani membagikan sebuah rekaman yang menunjukkan penampakan air sungai di Kanal Tjibarani berwarna cokelat pekat.
Menurut Zamilia, pencemaran ini sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun dengan tingkat pencemaran yang semakin parah dari hari ke hari. Pencemaran ini sudah terindikasi sejak 2024.
Pegiat Lingkungan Kampoeng Tjibarani juga tidak menampik, bahwa pemerintah sudah turun tangan untuk mengatasi limbah kotoran yang mengalir ke kanal Tjibarani. Namun apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini terutama yang berkaitan dengan Citarum belum begitu serius. (*)
