CIMAHI, BANDUNGSATU.COM – Polri menggelar Operasi Zebra di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk di Jawa Barat operasi tersebut digelar dengan sandi Operasi Zebra Lodaya 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto pada para pewarta di Mapolres Cimahi, Jl. Amir Mahmud, Kota Cimahi.
“Sasaran operasi ini adalah ketertiban berlalu lintas sebagai salah satu bentuk pengaman pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih,” kata Tri.
Kegiatan ini, kata Tri, dilaksanakan selama 14 hari , sejak tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober.
“Pada masyarakat untuk saat ini kita masuk dalam kegiatan operasi. Jadi silakan mengendarai kendaraan dilengkapi dengan surat-surat. Kemudian harapannya, dengan adanya operasi ini, masyarakat ke depannya lebih tertib dalam melaksanakan kegiatan berkendaraan agar terciptanya kelancaran dalam berlalu-lintas,” jelas Tri.
Tri mengatakan untuk penindakan dalam operasi ini, dilakukan dengan cara persuasif dan juga edukatif serta melalui tindakan-tindakan simpatik. Untuk penindakan tilang sendiri akan dilakukan secara mobile.
“Yang paling dominan untuk pelanggaran sendiri berupa tidak lengkapnya surat-surat kendaraan, SIM, tidak menggunakan helm, melawan arus, serta kendaraan motor berkenalpot brong,” imbuh Tri.
Lebih jauh Tri mengatakan bahwa personil yang diturunkan dari Jajaran Lantas sendiri ada 111 personil dan akan dibantu personil TNI dan Dinas Perhubungan.
“Penempatan petugas sendiri nantinya ada yang di titik-tirik tertentu dan ada yang kasat mata. Misal di depan ada yang tidak menggunakan helm maka akan langsung diberikan peringatan,” ungkap Tri.
Meski Tri mengatakan bahwa semua jalan umum adalah titik rawan, namun ia mengatakan bahwa titik-titik kemacetan dan titik rawan kecelakaan menjadi prioritas, sehingga personil akan ditempatkan di titik-titik tersebut untuk mengurangi kemacetan dan fatalitas imbas kecelakaan.
Sehubungan dengan operasi ini, Kapolres Cimahi berharap agar masyarakat dapat melengkapi surat-surat kendaraannya dan yang utama adalah mematuhi aturan lalu lintas.
“Ketika melihat operasi jangan menghindar, apalagi kabur, membalikan kendaraannya sampai menghilangkan keselamatan karena hal tersebut bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain,” tegas Tri.
“Tidak perlu takut dengan adanya operasi ini,” imbuh Tri.
Tri juga mengatakan terlepas dari operasi yang persuasif ini, bila ditemukan pengendara dengan kenalpot brong namun memiliki kelengkapan surat-surat kendaraaan, maka tindakan yang akan dilakukan petugas adalah pencopotan kenalpot tersebut.
“Selesai operasi ini kami akan melakukan penghancuran kenalpot brong. Jumlahnya saat ini sudah sekitar lima ratusan,” jelas Tri.
Tri juga meminta kepada masyarakat tidak menggunakan knalpot brong. Ia pun mengungkapkan soal tuntutan warga yang meminta agar mereka yang memproduksi dan menjual knalpot brong tersebut ditutup, ia pastikan bahwa hal tersebut bukan kewenangannya.
“Itu bukan kewenangan kami. Itu kewenangannya di Pemerintah Daerah. Kami hanya memiliki kewenangan untuk melarang menggunakan kenalpot brong yang tidak standar sesuai dengan Undang-Undang. Penggunaan itu diperbolehkan misalnya di sirkuit,” kata Tri.
Tri juga mengungkapkan bahwa untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, meski berada di Jakarta, namun seluruh jajajaran kepolisian di daerah turut melakukan pengamanan. Salah satunya dengan digelarnya Operasi Zebra tersebut. (*)
