BANDUNGSATU.COM – Belakangan ini di berbagai daerah bermunculan calon kepala daerah dengan latar belakang artis, baik Musisi, bintang sinetron dan juga komedian. Menurut mantan Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan, hal tersebut sangat wajar, sepanjang artis tersebut memiliki kemampuan dan latar belakang pegalaman yang cukup dalam kepengurusan partai.
“Memang butuh proses ya. Jika kita tiba-tiba dari keartisan, tidak ada bekal Misalnya bergabung di partai politik dan melaksankan kerja-kerja politik tentu menyulitkan kita sendiri,” kata Hengki, dalam unggahan akun Instagramnya, Senin (15/07) yang menampilkan wawancaranya pada program berita di sebuah televisi swasta nasional.
Ia juga mengatakan dengan pengalaman di parpol , program yang dibuat saat menjadi kepala daerah akan terukur efektifitasnya. Meski demikian Hengki mengatakan bahwa pertimbangan partai memilih artis memang beragam, terlepas dari artis tersebut diambil karena memiliki Kapasitas atau hanya karena popularitasnya saja.
“Kalau pengalaman saya di PIlkada 2017, partai melihat saya cukup lama jadi karder partai, dari 2011, kemudian aktif sebagai Ketua DPP Garda Muda Nasional sebagai salah satu sayap partai,” jelas Hengki.
Ia mengakatan pula saat masih bergabung dengan Partai Amanat Nasional, selain menjadi Ketua DPP Garda Muda Nasional, ia pun aktif sebagai Staf Khusus Hatta Rajasa mantan Menko Perekonomian era Presiden SBY. Menurut Hengki track record Itulah yang mengantarkanya menjadi Wakil Bupati Bandung Barat dan kemudian menjadi Bupati.
Hengki lebih jauh mengatakan bahwa ketika seorang artis kemudian berhasil menjadi kepala daerah, maka ia masyarakat lah yang akan membuktikan berhasil atau tidaknya ia dalam memimpin.
“Jadi masyarakat yang akan bisa memberikan penilaian bagaimana kinerjanya dia dilihat dari tingkat kepuasan publiknya. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah. Paham gak menyelesaikan masalah dan kebutuhan masyarakat di tempat ia memimpin,” imbuh Hengki.
Terkait banyaknya pesohor yang dilirik menjadi kepala daerah, Akademisi yang juga Penasehat Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Djamu Kertabudi mengatakan, meskipun penentuan calon merupakan hak dan wewenang parpol, akan tetapi patut dicermati dan diantisipasi dinamika politik yang berkembang di daerah.
“Bagaimana dengan Bandung Barat menjelang Pilkada 2024 ini? Suatu hal yang di luar dugaan, ternyata menjelang “injuri time” banyak peminat dari kalangan pesohor yang menawarkan diri melalui parpol di tingkat pusat untuk menjadi kandidat Bupati dan Wakil Bupati,” kata Djamu.
“Saya memandang perlu menggunakan istilah “menawarkan diri” dan bukan mendaftarkan diri, karena mereka tidak melalui mekanisme pendaftaran semestinya secara berjenjang. Sehingga menjadi hal yang lumrah muncul reaksi publik, seperti beberapa komunitas dan tokoh masyarakat di media memberikan pernyataan yang bernada prihatin dan penolakan terhadap proses pencalonan di intern parpol yang cenderung menggadang-gadang bakal calon dari kaum pesohor yang belum pernah mengenal KBB,” imbuh Djamu.
Lebih jauh Djamu mengatakan, bila ada anggapan reaksi publik semacam ini bisa diabaikan bahkan dinilai sebagai isapan jempol belaka, hal ini akan mengundang permasalahan tersendiri kedepannya.
Djamu mengatakan, mereka bersikap seperti itu sebagai akumulasi keprihatinan terhadap kondisi KBB yang masih jauh dari ekspektasi masyarakat, bahkan berkali-kali terjadi nasib buruk menimpa Bupatinya.
“Akhirnya, waktu sudah memasuki “kejar tayang”. Memacu parpol segera menentukan pilihannya siapa pasangan calon yang di usung masing-masing koalisi partai. Biarkan masyarakat yang menilai, baik paslon yang di usung, maupun partai pengusungnya,” ungkap Djamu.(*)
