BANDUNGSATU.COM – Adanya rumor rotasi mutasi dan usulan Plt. Asisten 2 oleh Bupati Jeje Ritchie Ismail dan memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menunjuk Kabag Perekonomian mendapat penolakan beberapa pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat, saat ini mulai hangat terutama di lingkungan para pejabat eselon 2 dan eselon 3, setingkat Kepala Dinas, Sekdis, Kabag dan Kabid Rotasi mutasi ini, mulai hangat diperbincangkan kalangan para pejabat dan tim sukses yang ikut mengusung Bupati Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail pada Pilkada lalu.
Info yang beredar di lapangan Bupati Jeje Ismail akan mengadakan rotasi mutasi di bulan September 2025, setelah Bupati Jeje menjabat selama 6 bulan.
Dan saat ini Pemda KBB, mengirimkan 15 pejabat eselon 2 mengikuti Assesment di Mapolda Jabar selama dua hari. Informasi yang didapat para eselon 2 tersebut mengikuti Assesment mulai hari ini Selasa – Rabu (8-9/7/2025). Merespon rencana ini Ketua Aliansi Rakyat Bersatu KBB, Bambang Irawan mengatakan, sejatinya Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail harus menunjukan ke arah yang lebih baik dan lebih maju seperti yang diamanatkan cita cita pemekaran Bandung Barat.
“Langkah yang disiapkan Bupati Bandung Barat, kang Jeje dalam menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas ditunjukan dengan adanya capacity building. Kemudian dilanjutkan dengan adanya asesmen,” kata Bambang, Senin (07/07).
Assesment yang melibatkan institusi di luar Badan Kepegawaian Negara (BKN), dalam hal ini di Polda Jabar, menurut Bambang sudah baik karena membuat pemilihan SDM tersebut jauh dari sifat transaksional, like or dislike dan juga titipan-titpan. “Ini akan lepas dari tekanan dan titipan orang-orang yang tidak punya malu yang sudah terdengar sebelumnya, dengan nilai nominal yang fariatif,” kata Bambang. Bambang mengaku bahwa langkah Jeje tersebut dilakukan untuk meminimalisir KKN yang sudah jadi tradisi di lingkungan Pemeritahan Bandung Barat. “Kalau pa Bupati akan mengangkat pejabat Eselon dua, tiga setidaknya harus memperhatikan yang pertama kualitas kinerja.
Kemudian, senioritas dan merit system. Hal ini kami sampaikan karena problem di Bandung Barat sangat kompleks dan pelik,” kata Bambang. Bambang mengungkapkan bahwa jeritan masyarakat KBB hanya bisa dihentikan dengan sosok Bupati Bandung Barat yang berintegritas. “Ini penekanan yang agar Bupati Bandung Barat tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan orang terdekat baik secara birokrasi maupun secara personal. Hati-hati mereka bukan pembisik, tapi pembusuk yang bisa membunuh karakter Bupati itu sendiri,” tegas Bambang.
“Tujuan bapak bupati dalam melakukan assesment ini, tiada lain hanya untuk mengukur kesesuaian kompetensi dan kinerja pejabat dengan persyaratan-persyaratan sebagai dasar mutasi rotasi mutasi dan pengembangan karir,” ujar Bambang.
Bambang pun menambahkan sangat menyayangkan adanya usulan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dilingkungan Sekretariat Daerah, Deni ‘Ahong’ menjadi PLT Asisten 2 yang kosong karena pejabat yang lama pensiun.
Seharusnya ditunjuk adalah kadis atau pejabat senior Plt eselon 2 itu. Karena tugas Asisten adalah sebagai koordinator dan mengurusi bidang perekonomian dan pembangunan serta beberapa dinas yang berada dilingkungan Pemda KBB.
“Adanya usulan PLT asisten 2 ini oleh bupati mendapat reaksi dan menuai berbagai ragam reaksi. Pengusulan Kabag perekonomian menjadi PLT Asisten 2 dengan alasan untuk membereskan carut marutnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) KBB,” pungkas Bambang. (*)
