BANDUNGSATU.COM – Alih fungsi lahan persawah produktif dan kebun di Bandung Barat, untuk dijadikan perumahan, sangatlah masif.
Masyarakat pun mengkhawairkan pula alih fungsi lahan persawahan di wilayah Bandung Barat bagian Selatan. Mereka dihantui rasa takut terjadi banjir dan longsor.
Keberadaan perumahan yang saat ini menjamur di kawasan Kecamatan Padalarang, Cipatat dan Cihampelas, banyak memakai lahan perbukitan.
Menurut tokoh masyarakat Bandung Barat, Jajang Solihin, jika tidak diatasi dari sekarang, perumahan yang berada di kawasan persawahan dan perbukitan bisa jadi pencetus terjadinya bencana.
“Sekarang kalau kita melihat terjadi bencana banjir di mana-mana di seluruh Indonesia. Khusus di Kabupaten Bandung Barat saya berharap kepada Bupati Jeje yang berpartner dengan pak Sekda yang lebih paham situasi di Kabupaten Bandung Barat, mohon segera diadakan evaluasi besar-besaran terhadap perizinan perumahan,” kata Jajang, Jumat (05/12).
Jajang menilai bahwa perumahan yang mengambil lokasi di bukit-bukit tersebut tidak pada tempatnya, karena seharusnya di tempat tersebut dijadikan lahan hijau.
Dengan kondisi saat ini, dengan dibangunnya perumahan yang tidak terlalu memprioritaskan lahan hijau, kemungkinan terjadinya bencana bisa mengintai kapan pun. Apalagi saat ini, kata Jajang, curah hujan sangat tinggi.
“Saya lihat di KBB dalam waktu tidak lama terancam banjir. Terutama di wilayah Kecamatan Padalarang, di Desa Jayamekar,” jelas Jajang.
Jajang sendiri mengaku melihat bahwa yang terjadi, perbukitan yang di Padalarang dan juga pesawahan di Bandung Barat bagian selatan sudah dipenuhi dengan beton.
Artinya, kata Jajang, air yang turun saat hujan sudah tidak bisa menyerap di tanah bekas lahan hijau perbukita yang sudah jadi perumahan tersebut. Imbasnya, bencana banjir akan muncul sebagai konsekuensi.
“Itu lahan persawahan, lahan perkebunan, bukit-bukit sudah menjadi kebun beton. Itu mohon dievaluasi agar situasi ancaman dari bencana banjir, kita di masa yang akan datang bisa terhindar. Mohon bila perlu diadakan moratorium perizinan,” tegas Jajang.
Jajang berharap agar Pemda KBB tidak mudah memberikan perizinan untuk pembangunan perumahan di lahan yang seharusnya jadi serapan air. Ia juga meminta agar Pemda KBB selektif memberikan analisa amdal saat ada developer yang akan membangun perumahan.
”Jadi jangan terlalu mudah memberi izin. Jadi amdalnya harus lebih selektif, baik amdal pil banjir maupun amdal lalu lintas,” pungkas Jajang. (*)
