BANDUNGSATU.COM – Status siaga potensi kekeringan selama tiga bulan, atau sejak tanggal 23 Agustus hingga 30 November 2024, ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) Ade Zakir Hasyim. Ade menjelaskan, berdasarkan koordinasi dengan berbagai instansi di KBB, maka saat ini kondisinya dalam tahap siaga bencana kekeringan.
Namun Ade mengatakan, jika kondisi ini semakin parah, maka tidak menutup kemungkinan statusnya berubah dari siaga menjadi darurat.
Adapun status siaga berlangsung lebih dari tiga bulan itu karena pada akhir tahun diprediksi sudah memasuki musim penghujan, berdasarkan prediksi BMKG.
“Kita sudah tanda tangan status kewaspadaan potensi kekeringannya,” kata Ade Zakir baru-baru ini.
Ade mengungkapkan, sejumlah wilayah yang dilanda kekeringan yang brimbas pada kesulitan air bersih, tersebar di wilayah selatan mulai dari Cihampelas, Cililin, Rongga, Gununghalu, Cipongkor, Sindangkerta, dan Saguling.
Selain itu tersebar pula di daerah tengah, meliputi Kecamatan Cipatat, Batujajar, Cikalongwetan, Ngamprah, dan Padalarang. Selain kesulitan air bersih, dampak dari musim kemarau juga menyebabkan sejumlah lahan sawah mengalami kekeringan yang menyebabkan hasil pertanian padi lebih dahulu dipanen.
“Potensi kekeringan ada di wilayah tengah dan selatan. Tapi sampai hari ini laporan belum kekurangan air bersih masuk. Tapi terus kita pantau perkembangannya,” ujar Ade Zakir.
Mengantisipasi kekeringan tersebut, terutama setelah status darurat bencana kekeringan ditetapkan, Pemkab Bandung Barat telah menyiapkan petugas pengangkut air dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ade Zakir mengatakan, mereka diminta stand by tiap hari, sehingga apabila ada laporan kekeringan, langsung dipasok air bersih. Saat ini Pemda telah memiliki 2 armada pengangkut air dengan kapasitas 5.000 liter.
“Kita sudah tanda tangan statsus kewaspadaan potensi kekeringannya. Kita juga dapat bantuan mobil tanki air dari BJB. Kalau tahun lalu kita hanya punya satu jadi agak repot. Sekarang mudah-mudahan bisa giliran kalau ada dua,” tambahnya.
Selain kekeringan sumber air, Pemkab Bandung Barat juga melakukan pemetaan dampak kemarau terhadap lahan pertanian. Guna memaksimalkan produksi petani di tengah kemarau, pihaknya menyiapkan intervensi dengan skema pompanisasi.
“Ya sampai hari ini kami berkoordinasi dengan Kadis Pertanian masih bisa terkendali. Karena sistemnya pompanisasi ada bantuan dari pemerintah pusat,” tegas Ade Zakir.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB, Yan Cahya Djuarsa mengatakan status siga kekeringan bisa sewaktu-waktu berubah menjadi tanggap darurat jika terjadi laporan kekeringan di beberapa wilayah.
“Memang sekarang masih siaga statusnya karena belum ada laporan kekurangan air bersih. Jadi indikator status tanggap bencana ini bisa berubah kapan saja, apalagi misalnya kalau terjadi kasus kekeringan di banyak wilayah,” jelas Yan Cahya. (*)
