BANDUNGSATU.COM – Carut-marut tata kelola anggaran pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali memantik kegaduhan publik. Kali ini, sorotan tertuju pada seorang pejabat berinisial D, yang menjabat sebagai Plt kepala dinas pendidikan, setelah muncul dugaan manuver politik untuk mengamankan proyek-proyek bernilai miliaran rupiah.
“Dalam sepekan terakhir, isu persekongkolan antara oknum pejabat dinas, oknum anggota legislatif, dan pihak eksternal kembali mengemuka. Sumber internal menyebutkan adanya indikasi proyek-proyek titipan dari oknum anggota DPRD berinisial DA, yang nilainya diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Proyek itu kabarnya sudah di-“ijonkan” kepada pihak tertentu jauh sebelum proses penganggaran resmi berjalan,” kata Pemerhati Kebijakan Publik M Safari Zaelani
Ia mengatakan, situasi kian panas ketika dugaan keterlibatan aparat penegak hukum muncul ke permukaan. Plt pejabat tersebut diduga meminta “bantuan kedekatan” dengan salah satu oknum aparat hukum untuk mengamankan laporan kasus yang disebut-sebut telah masuk ke meja Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Meski belum terbukti, rumor ini cepat mengular menjadi spekulasi liar di publik.
“Di tengah badai sorotan, publik justru dibuat tercengang oleh sebuah aksi yang dianggap tidak etis dan menimbulkan persepsi buruk. Sang pejabat mendadak memajang gambar dirinya bersama seorang pejabat kejaksaan di status aplikasi pesan singkat, seolah sedang memamerkan kedekatan eksklusif dengan penegak hukum tingkat pusat,” ungkap Safari.
Status itu, lanjut Safari, sontak dianggap sebagai pesan terselubung: “Saya tidak akan tersentuh hukum.” Cara memamerkan kedekatan dengan APH (Aparat Penegak Hukum) di ruang publik, saat dirinya tengah diterpa isu panas, dinilai sebagai manuver komunikasi yang tidak lazim, arogan, dan justru memperkeruh keadaan.
“Sejumlah aktivis antikorupsi di Bandung Raya menilai unggahan tersebut sebagai bentuk show of force upaya memperlihatkan “tameng” agar publik, media, dan pelapor tidak berani menyentuh kasus dugaan penyimpangan anggaran tersebut. “Ini simbol intimidasi terselubung,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik,” jelas Safari.
“Kondisi ini memperburuk citra birokrasi Pendidikan KBB yang sebelumnya sudah lama disorot karena tumpang tindih anggaran, permainan proyek, serta lemahnya transparansi. Publik menilai sistem administrasi di Disdik KBB kini terbelah menjadi dua kutub: kubu profesional yang ingin perubahan dan kubu pemburu rente yang mempertahankan status quo,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, fenomena “jual-beli kedekatan dengan APH” dalam politik anggaran bukan hal baru. Namun, memamerkannya secara vulgar di ruang publik justru membuka borok sistem yang selama ini ditutupi. Pesan yang ditangkap masyarakat jelas: bukan integritas, melainkan “siapa backing kamu” yang menentukan rasa aman pejabat.
“Yang lebih memprihatinkan, kerusakan tata kelola ini terjadi di sektor pendidikan—sektor yang seharusnya menjadi jantung pembangunan sumber daya manusia. Alih-alih fokus pada mutu, inovasi, dan akses pendidikan, energi birokrasi justru terkuras pada pertarungan proyek, bagi-bagi kue anggaran, dan tebar pesona ke aparat hukum,” tukas Safari.
Jika dugaan ini benar, maka Disdik KBB telah bergeser dari institusi pelayanan publik menjadi arena ekonomi politik, tempat anggaran pendidikan diperlakukan seperti komoditas yang bisa dinegosiasikan demi kepentingan kelompok.
“Masyarakat menunggu langkah tegas Penjabat Bupati KBB dan aparat hukum untuk menepis dugaan permainan anggaran ini. Transparansi, audit terbuka, dan penegakan etik semestinya menjadi langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan publik,” kata Safari.
Di sisi lain, lanjut Safari, masyarakat mendesak APH agar tidak membiarkan citra lembaga hukum dimanfaatkan untuk kepentingan pencitraan pihak tertentu. Diamnya APH hanya akan memperkuat dugaan adanya “perisai hukum” bagi segelintir elit.
“Kasus ini menjadi cermin buram bagaimana kekuasaan, kedekatan, dan anggaran bisa membentuk segitiga kepentingan yang berbahaya. Ketika aparatur negara berlomba-lomba membangun jejaring kekuatan, bukan kinerja, maka publiklah yang akhirnya membayar mahal,” tegasnya.
Safari mengatakan, kini bola berada di tangan pemerintah daerah dan aparat hukum. Langkah apa yang mereka pilih akan menentukan arah: pembersihan sistem atau pembiaran skandal. Dan publik akan mencatat siapa berdiri di sisi yang benar. (*)
