BANDUNGSATU.COM – Satu tahun pasangan Bupati Jeje Ritchi Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail memimpin Kabupaten Bandung Barat hari ini, Jumat (20/02/2026). Apakah mulai dirasakan oleh masyarakat KBB dalam pencapaian pembangunan dan pelayanan. Hal ini dikatakan Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan, Holid Nurjamil
“Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Jeje dan Wakil Bupati Asep, Kabupaten Bandung Barat mencatat sejumlah hasil pembangunan makro yang perlu diapresiasi maupun dikritisi. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat dan BPS Provinsi Jawa Barat, capaian pada tahun 2025 dibandingkan periode sebelumnya mengungkapkan apakah arah pembangunan sudah selaras dengan visi Amanah yang diusung pasangan Jeje–Asep,” kata Holid
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2025 tercatat 71,65, meningkat dari capaian pada tahun 2024 yaitu 70,77. Hal ini menunjukkan belum ada peningkatan signifikan dalam kualitas hidup, pendidikan, dan standar hidup masyarakat selama setahun terakhir pemerintahan Jeje–Asep.
Sebagai perbandingan, IPM Provinsi Jawa Barat meningkat dari 74,92 pada tahun 2024 menjadi 75,90 pada tahun 2025, menandakan bahwa secara regional kualitas hidup secara keseluruhan terus membaik.
Persentase Penduduk Miskin
Persentase penduduk miskin di Bandung Barat mengalami penurunan dari 10,49 persen pada tahun 2024 menjadi 9,87 persen pada tahun 2025, menandakan sejumlah perbaikan ekonomi masyarakat. Namun, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat yang berada di sekitar 7,02 persen pada tahun 2025, mengindikasikan tantangan yang tersisa dalam pengentasan kemiskinan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tingkat pengangguran terbuka laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di Bandung Barat sedikit menurun dari 6,75 persen di tahun 2024 menjadi 6,6 persen di tahun 2025. Angka ini relatif sejalan dengan rata-rata Jawa Barat yang berada di 6,77 persen pada tahun 2025, meskipun masih mencerminkan tantangan serupa di pasar kerja lokal.
Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)
Data rasio Gini untuk Kabupaten Bandung Barat 0,4 mencerminkan masih terjadinya ketimpangan pendapatan atau pengeluaran penduduk. Ini berarti distribusi pendapatan di wilayah perkotaan dan pedesaan tidak merata, kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin masih terasa
Ekonomi Kabupaten Bandung Barat tumbuh 4,94 persen pada tahun 2025, turun tipis dibanding 5,00 persen pada tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan yang stabil namun melambat. Sedangkan PDRB per kapita meningkat dari sekitar Rp 30,622 ribu pada tahun 2024 menjadi Rp 32,500 ribu pada tahun 2025, tetapi masih tertinggal signifikan dari angka rata-rata Jawa Barat yang mencapai lebih dari Rp 56 juta per kapita.
Pembangunan Infrastruktur
Dalam setahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Bandung Barat termasuk ruas jalan, drainase, dan fasilitas umum mengalami beberapa program percepatan. Namun, sejumlah kritik publik menyatakan proyek-proyek ini belum memberikan dampak luas secara sosial-ekonomi, terutama di wilayah pinggiran dan perdesaan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sementara itu, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi peningkatan relatif moderat. Artinya sesuai dengan target 100 persen. Beberapa sektor usaha dan pajak daerah menunjukkan peningkatan, tetapi ada beberapa sektor yang mengalami penurunan seperti pajak hotel dan restoran, pajak hiburan yang tidak mencapai target, begitu juga opsen Pajak Kendaraan Bermoto (PKB) yang dikelola oleh Samsat tidak mencapai target, belum menghasilkan lonjakan signifikan dalam basis PAD yang kuat dan berkelanjutan.
Holid Nurjamil pun menyampaikan kritikan terhadap kinerja pemerintahan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jeje Ismail dan Asep Ismail setelah setahun berkuasa. Reformasi birokrasi dianggap masih terkesan mandek, sampai saat ini (20 Febuari 2026) masih banyaknya kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan pengawas yang belum di isi, sehingga berakibat pada prosedur administratif yang rumit dan lambat dalam pelayanan publik.
“Inovasi daerah belum terlihat secara nyata, baik dalam transformasi digital publik maupun inisiatif ekonomi berbasis teknologi lokal,” katanya.
Kepemimpinan bupati dinilai banyak pihak masih terlihat gamang, terlihat dari sejumlah kebijakan yang belum konsisten dan kurang terobosan strategis yang kuat untuk mempercepat pembangunan.
“Akibatnya, administrasi pemerintahan di tingkat OPD dan pelayanan publik sering terhambat, yang berpotensi memengaruhi efektivitas program pembangunan dan investasi daerah,” ujar Halid
Holid menambahkan, menilai bahwa satu tahun waktu memimpin sudah cukup untuk memahami tantangan struktural yang ada, namun belum cukup untuk menunjukkan transformasi yang kuat sesuai aspirasi masyarakat Bandung Barat. Kesimpulan evaluasi satu tahun kepemimpinan Jeje–Asep menggambarkan, gambaran pencapaian yang positif di beberapa indikator makro, namun juga menampakkan tantangan strategis yang belum terselesaikan.
“Tingkat kemiskinan menurun, tetapi masih lebih tinggi dari rata-rata provinsi, Pertumbuhan ekonomi stabil namun melambat dengan pendapatan per kapita yang jauh di bawah rata-rata regional dan reformasi birokrasi dan inovasi daerah masih memerlukan momentum baru, terutama dalam menghadapi dinamika global dan kebutuhan lokal,” tambahnya.
Bahwa satu tahun pengalaman kepemimpinan ini menjadi fondasi pemahaman lebih mendalam terhadap permasalahan riil di masyarakat, sehingga visi Amanah dapat lebih terwujud melalui kebijakan yang lebih tajam, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan warga Kabupaten Bandung Barat. (*)
