BANDUNGSATU.COM – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan anggota DPRD memberikan perhatian serius terhadap kerusakan jaringan irigasi Bendungan Warung Tiwu (BWT), di Kampung Citapen Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat menjadi perhatian serius
Kerusakan jaringan irigasi imbas longsor serta sedimentasi tersebut, dinilai mengancam pasokan air bagi sekitar 98 hektare lahan pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Memastikan kondisi di lapangan, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat, A. Fauzan Azima bersama Anggota DPRD KBB Fraksi PKB Wendi Sukmawijaya dan jajaran terkait, melakukan peninjauan langsung ke lokasi, Jumat (12/6).
Fauzan mengatakan, peninjauan tersebut meneruskan arahan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail agar persoalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera ditangani.
“Hasil pengecekan langsung kelapangan menunjukkan adanya longsoran tanah dan penumpukan sedimentasi yang menghambat aliran air ke area persawahan. Kondisi ini harus segera ditangani agar distribusi air kembali normal,” kata Fauzan.
Ia mengatakan, saluran irigasi tersebut melayani kebutuhan pertanian di tiga desa, Rajamandala Kulon, Mandalasari, dan Mandalawangi. Oleh karenanya, keberlangsungan fungsi jaringan irigasi menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian.
“Kami akan melakukan perbaikan agar aliran air kembali lancar. Ada sekitar 98 hektare sawah yang bergantung pada irigasi ini, sehingga keberadaannya sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan daerah,” jelas Fauzan.
Fauzan mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden telah menyetujui bantuan perbaikan jaringan irigasi senilai Rp 6 miliar. Pelaksanaan pekerjaan direncanakan mulai pada triwulan ketiga tahun 2026.
Namun demikian, sebelum proyek utama berjalan, diperlukan penanganan darurat berupa pengerahan ekskavator mini dan pemasangan bronjong di titik longsoran dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 400 juta.
“Kami berharap kebutuhan ini dapat didukung melalui perubahan anggaran maupun dukungan DPRD Kabupaten Bandung Barat agar penanganan darurat bisa segera dilakukan,” pungkas Fauzan.
Di tempat yang sama, Anggota DPRD KBB Wendi Sukmawijaya menilai kerusakan irigasi tersebut sudah terlalu lama dikeluhkan petani dan membutuhkan langkah cepat dari Pemerintah Daerah.
“Kebutuhan ini sangat mendesak. Kami meminta TAPD dan Bupati segera mengalokasikan anggaran sekitar Rp400 juta agar lahan pertanian seluas 98 hektare ini tidak terganggu dan tetap mendukung program ketahanan pangan nasional,” kata Wendi.
Wendi menegaskan pihaknya akan mengawal proses penganggaran agar perbaikan dapat segera direalisasikan.
“Bila belum tersedia dalam APBD, saya siap mengupayakan bantuan untuk kebutuhan pemasangan bronjong senilai Rp 400 juta agar pekerjaan bisa segera dimulai dan petani tidak terus menunggu,” tegas Wendi. (*)
