BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Pada Rapat Paripurna bersama DPRD KBB, di Grand Hani Hotel, Kecamatan Lembang, pada Kamis (10/10), Pemkab Bandung Barat telah menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun 2025,
Meski ada defisit anggaran pendapatan dan belanja sebesar Rp72,78 miliar pada RAPBD KBB 2025 Pemkab Bandung Barat optimis bisa menutupi hsl tersebut, mengingat penyusunannya baru berdasarkan asumsi pendapatan yang secara nyata bisa diperoleh.
“Secara garis besar total APBD kita di angka Rp2,64 triliun. Adapun belanjanya Rp2,71 triliun sehingga ada defisit Rp72,78 miliar. Tapi ini belum menghitung pendapatan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik, seperti DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dan lainnya,” kata Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir usai Rapat Paripurna kepada para pewarta.
Pj Bupati mengatakan, rencana pendapatan daerah masih bersumber dari dua pendapat yakni Pendapat Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 787.50 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 1,85 triliun.
“Jadi (RAPBD tahun 2025) ini betul-betul dari transfer antar daerah dari pusat dan provinsi,” jelas Ade Zakir.
Menurut Ade, untuk menutupi devisit tahun 2025 tersebut, bisa dengan mensubtitusi kan kegiatan atau dirasionalisasi kan, untuk jadi chip plus. RAPBD KBB Tahun 2025 ini, menurut Ade mulai membaik, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki beban utang piutang cukup besar.
“Kalau lihat beban pengeluaran (utang piutang) tahun ini di Bulan September, sudah selesai semua. Ke PT SMI Rp 285 miliar sudah kita selesaikan. Hutang bayar 2023 sebesar Rp157 miliar juga sudah kita lunasi,” jelasnya.
Ade juga mengatakan bahwa beban yang dihadapi hibah ke KPU untuk penyelenggaraan Pilkada yang Rp 40 miliar dan Bawaslu hampir Rp 15 miliar dan pengamanan Pilkada juga sudah rampung.
“Jadi artinya tahun depan kita tidak ada beban. Dan mudah-mudahan ini lebih bagus untuk APBD kita,” harapnya.
Jika APBD KBB mulai menunjukan peningkatan, maka kata Ade, program pembangunan pun bisa berjalan sesuai harapan.
Ade juga mengatakan bahwa pada tahun 2025 program pembangunan di KBB, menurutnya masih fokus ke insfratruktur dan peningkatan ekonomi, pembangunan pelayanan dasar melalui pengembangan sumberdaya manusia dan pembangunan insfratruktur.
Karena RAPBD ini ditetapkan sampai tahun 2026 mendatang, dikatakan Ade Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat yang akan terpilih harus merealisasikannya.
“Kita rundingkan bersama. Kebutuhan-kebutuhan dinas kita coba penuhi sesuai dengan kemampuan yang ada di APBD. Ini RAPBD sampai 2026 artinya bupati yang akan datang itu penyusunan untuk 2026. Jadi mau tidak mau harus menjalankan RAPBD ini,” pungkas Ade. (DISKOMINFOTI KBB)
