BANDUNGSATU.COM – Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir Hasyim dipanggil Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi. Tidak hanya Ade, Mahdi pun akan memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM). Pemanggilan tersebut terkait pelaksanaan seleksi terbuka atau open bidding untuk mengisi lima jabatan eselon 2 di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Mahdi mengungkapkan, Komisi 1 DPRD KBB tidak menerima sedikit pun informasi terkait pelaksanaan open bidding tersebut, dilakukan tanpa koordinasi. Pun, secara tiba-tiba.
“Dari awal kami baik Pemkab maupun dewan itu sudah sepakat di dewan harus ada perbaikan-perbaikan birokrasi. Tidak boleh persoalan open bidding seperti sebelumnya terjadi lagi,” kata Mahdi, Jumat (20/11).99m
“Ini enggak beres kalau gini, ini gimana. Kan kemarin sudah sepakat ingin ada perbaikan dan perubahan di pemerintahan,” imbuhnya.
Menurutnya, jika kondisi seperti ini tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Apakah, pemda ingin kembali ada OPD yang berstatus quo.
“Kan enggak mungkin, kita juga enggak semena-mena. Sebenarnya yang terpenting itu kan komunikasi, kalau sudah ada komunikasi kan enak. Jadi harus ada komunikasi dengan kami dan rencananya usai kunjungan kerja (kunker) kami akan segera panggil mereka,” ujarnya.
Mahdi juga mengungkapkan bahwaDPRD KBB belum mendapatkan informasi apapun dari Pemda soal panitia seleksi (pansel) JPTP atau open bidding tersebut.
“Jangankan saya, ketua Komisi 1 juga dibuat kaget dengan adanya pelaksanaan open bidding itu. Makanya kita panggil,” imbuh Mahdi.
Pada pemanggilan nanti pihaknya akan mempertanyakan sejumlah hal terkait pelaksanaan open bidding, sekaligus membuat komitmen keterbukaan bersama Pemkab Bandung Barat.
“Keterbukaan itu terjadi kalau ada komunikasi. Sebab, kalau komunikasi berjalan tidak persoalan buat kami karena kami juga enggak punya kepentingan,” sebutnya.
Sementara itu pada Senin (23/12), Pj Bupati Ade Zakir Hasyim, tidak memenuhi panggilan komisi 1 DPRD Bandung Barat. Dengan tidak dipenuhinya pemanggilan tersbut, DPRD KBB akan meminta klarifikasi pada Pj Bupati.
“Yang jelas ketika bapak Pj Bupati tidak hadir, tidak merespon yang menjadi keinginan kita semua. Kita ini berdiri bukan atas nama pribadi. Tapi atas nama masyarakat Bandung Barat. Semua yang sudah mencuat itu nama Pj, Pj, Pj, justru yang kita harapkan hari ini, pak Pj Hadir,” kata Mahdi.
“Karena pak Pj tidak hadir makanya kami bersepakat untuk menghentikan pertemuan kita. Maka berikutnya, kami tunggu pak Pj untuk melakukan klarifikasi dengan mengundang kami sebagai Komisi 1 di DPRD Bandung Barat,” tegas Mahdi.
Mahdi sendiri mengatakan bahwa sebagai eksekutif sudah seharunya Pj Bupati berkoordinasi dengan DPRD. Dengan tidak adanya koordinasi, bahkan informasi soal open bidding, Mahdi merasa Pj Bupati telah menganggap DPRD tidak eksis.
“Meskipun ranah eksekutif, kami punya fungsi pengawasan. Karena kami punya fungsi pengawasan ya koordinasilah dengan kami. Keberadaan kami itu dianggapnya sebagai apa?” kata Mahdi.
Mahdi juga menyayangkan bahwa statemen sebelumnya dari Pj Bupati yang akan memperbaiki kondisi internal Pemda, ternyata tidak dilaksanakan dengan baik. Ia mengatakan bahwa saat ini Pemda KBB justru kembali lagi pada kondisi carut-marut seperti sebelumnya. Ia pun tlah menyiapkan langkah berikutnya jika Pj Bupati mengabaikan permintaan DPRD untuk melakukan klarifikasi.
“Kalau tidak ada klarifikasi kami akan membentuk pansus, kenapa tidak mau merespon? Kami kan berusaha menjaga marwah DPRD, marwah eksekutif sendiri. Itu kan harus kita jaga betul semua,” jelas Mahdi. (*)
