BANDUNGSATU.COM – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan, refocusing anggaran yang terjadi pada dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan sektor perekonomian. Hal itu mengakibatkan proses pemulihan ekonomi di Jawa Barat menjadi tidak maksimal.
Hal tersebut dikatakan Yunandar usai Rapat Kerja Evaluasi di Balai Perlindungan Perkebunan (BPP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Kamis (20/5/2021).
Yunandar menjelaskan, ketika anggaran pada dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan sektor perekonomian dikurangi, maka hal tersebut tidak sejalan dengan komitmen terhadap pemulihan ekonomi.
Menurut Yunandar, salah satu upaya untuk memulihkan ekonomian adalah bagaimana dinas-dinas pada sektor perekonomian dapat membantu masyarakat serta memfasilitasi masyarakat dan hal ini perlu dukungan anggaran.
“Bagi kami ini (refocusing) tidak boleh terjadi lagi di tahun 2022, walaupun indikasi yang terjadi sekarang pagu anggaran untuk tahun 2022 juga tidak jauh berbeda dengan 2021,” ucap Yunandar.
Selum adanya regulasi, kebijakan, dan kerjasama dengan stakeholder terkait mengakibatkan anggaran yang ada baik yang bersumber dari pusat, swasta, serta dari anggaran desa belum dapat dikelola oleh dinas-dinas di sektor perekonomian khsusnya pada Dinas Perkebunan untuk melakukan upaya pemulihan Ekonomi.
“Saya berharap hal-hal seperti ini harus ada terobosan, kita tidak bisa terlalu menyalahkan, karena mungkin saja anggaran itu digeser untuk permasalahan kesehatan tetapi tidak berarti tidak terjadi upaya yang lain,” katanya.
Pihaknya berharap, adanya semacama upaya peningkatan anggaran pada sektor perkebunan baik di tahun 2021 maupun di tahun 2022 sebagai upaya pemulihan ekonomi di Jawa Barat.
“Dimulai dari sektor perkebunan yang menyangkut banyak sekali sub sektor yang lain, banyak sekali masyarakat, petani, dan yang lainya dan adanya inovasi-inovasi, balai dan UPTD untuk membuat program-program yang lebih tepat sasaran, yang lebih sesuai dengan kondisi sekarang saat pandemi, lebih sesuai dengan generasi milenial, dengan anak-anak muda,” ujarnya.
“Kita tidak boleh menutup kemungkinan merubah sistem yang ada baik dari regulasi, kebijakan, bahkan tupoksi, sehingga dalam jangka panjang fleksibilitas yang dinamis ini membuat pemerintah Jawa Barat masih bisa danggap sebagai salah satu pelayan dari kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor : Rizki Nurhakim
