BANDUNGSATU.COM – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyiapkan beberapa langkah untuk menangani limbah kotoran hewan (kohe) yang selama ini mencemari sejumlah aliran sungai yang bersumber dari Wilayah Utara seperti Lembang dan sekitarnya.
Perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bandung dan tindak lanjut persoalan kohe yang dikeluhkan pegiat lingkungan beberapa waktu lalu. Lantaran kotoran hewan yang bersumber dari peternakan sapi di wilayah Utara KBB itu sudah sejak lama masuk ke Kanal Tjibarani.
Dalam rekaman yang dibagikan Pegiat Lingkungan Kampoeng Tjibarani, terlihat aliran yang merupakan anak sungai Cikapundung itu berwarna cokelat pekat. Bahkan kotoran sapi dalam bentuk padat juga ikut masuk ke badan sungai di sekitar (Watervang) Leuwilimoes, Kota Bandung.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan bahwa persoalan limbah kotoran hewan oleh peternak sapi perah harus bisa diatasi bersama. Lantaran hal tersebut menjadi kebiasaan dengan membuang limbah ke saluran air, yang berisiko besar bagi lingkungan dan ketersediaan air bersih.
“Jangan hanya melihat ternak sebagai penghasil limbah, pandanglah ia sebagai sumber daya multidimensi yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara optimal, demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” kata Jeje saat ditemui, Sabtu (25/04)
Untuk mengatasi persoalan yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun itu, Pemkab Bandung Barat sudah menyiapkan tiga kebijakan. Diantaranya adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan limbah kotoran ternak yang baik.
“Selain itu kami akan mempersiapkan untuk membangun unit pengolahan limbah komunal yang mengubah kotoran hewan
menjadi pupuk dan biogas. Terakhir adalah peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan limbah secara berkala,” jelasnya.
Untuk pembangunan tempat pengolahan limbah kotoran hewan, Pemkab Bandung Barat masih melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Lantaran masih terkendala lahan untuk penampungan kohe secara komunal.
Langkah-langkah tersebut disebutkan Jeje perlu dilakukan lantaran di KBB khususnya di wilayah Parongpong, Cisarua dan Lembang merupakan sentra peternakan sapi perah. Hingga saat ini Pemkab Bandung Barat mencatat ada sebanyak 26.723 ekor sapi perah yang dimiliki oleh perorangan.
Lebih lanjut, Jeje menekankan bahwa sektor peternakan sapi perah memiliki potensi ekonomi yang lebih luas daripada hanya produksi susu. Daging, jeroan, kulit, tulang, bahkan kotoran dan urin sapi perah, dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.
Sehingga bisa membuka peluang untuk mengembangkan berbagai industri terkait, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Semangat terus dalam beternak, semoga langkah-langkah yang diambil dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi peternak,” tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Ketua Gabungan Koperasi Seluruh Indonesia (GKSI) sekaligus Ketua Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU), Dedi Setiadi, membenarkan bahwa hingga kini belum ada penampungan kohe bersama. “Kami memang belum punya sistem komunal untuk menampung kohe,” kata Dedi.
Kendati menurutnya sudah ada sekitar 1.500 titik pengolahan kohe yang diubah menjadi biogas, kompos, hingga briket. Namun masalah baru muncul lantaran belum adanya pasar yang dapat menampung produk-produk tersebut.
“Kalau tidak ada pembeli, ya mubazir juga. Peternak perlu tempat, perlu pasar. Lahan tidak mungkin disediakan sendiri oleh peternak,” ujar Dedi.
Ia menambahkan, keberadaan regulasi dan peran pemerintah sangat dibutuhkan. Ia berharap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dilibatkan sebagai solusi distribusi dan pemasaran produk kohe.
Lantaran menurutnya, masalah kohe bukan semata urusan kebersihan lingkungan, melainkan juga potensi ekonomi yang terhambat karena minimnya dukungan sistemik. Tanpa lahan penampungan dan pasar produk, para peternak terpaksa memilih cara instan namun berdampak panjang dengan membuang limbah ke sungai.
“Ini sudah waktunya pemerintah turun tangan menyusun regulasi dan jalur distribusi. Kami akan konsultasi ke Gubernur. Di Jawa Barat, ada ribuan peternak aktif dan 16 koperasi yang perlu solusi konkret,” ungkapnya. (*)
