P4KBB Berharap Agar Pemerintahan Baru Bandung Barat Insklusif dan Responsif dalam Pengelolaannya

Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Yacob Anwar Lewi. Foto/BANDUNGSATU.COM

BANDUNGSATU.COM – Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) Yakob Anwar Lewi berharap agar pemerintahan baru Kabupaten Bandung Barat bersifat inklusif dan responsif dalam pengelolaannya. Menurut Yakob, 18 tahun berdirinya Bandung Barat yang akan berulang tahun pada Juni mendatang, harus menjadi tonggak untuk lebih baik dan lebih maju.

”Inklusif itu tidak membeda-bedakan. Tidak melihat suku dan ras, apakah dia fakir miskin atau lain. Atau dia pendukung Bupati yang kemarin atau bukan. Dalam arti kata semua harus terlayani dengan baik,” kata Yakob, Kamis (29/05) kepada awak media usia mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka milangkala ke 4 P4KBB di sekretariat Jalan Cibatu Desa Cilame Ngamprah.

”Responsif artinya Pemerintah Daerah KBB bisa lebih merespon apa yang harus dilakukan. Bisa lebih gercep. Respon terhadap segala permasalahan,” imbunya.

Harapan Yakob tersebut berkaca pada era sebelumnya yang mengalami defisit anggaran dan berbagai persoalan lain yang menguras konsentrasi dan emosi, sehingga sejumlah layanan dan pembangunan infrastruktur tidak dilakukan dengan baik.

Termasuk utang pada PT SMI yang sangat besar, menurut Yakob telah membuat peta pembangunan KBB tidak terarah.

”Saya mendengar saat ini defisit anggaran sudah berkurang, meskipun masih ada. Utang-utang kita juga sudah lunas. Nah Bupati Jeje oleh karenanya saat harus lebih respon dan gercep,” jelas Yakob.

”Sekarang juga bencana terjadi dimana-mana. Di Utara dan di Selatan. Bupati harus gercep melakukan penanganan dan juga menlaah inti masalah penyebab bencana,” imbuh Yakob.

Ia pun berharap agar DPRD KBB bisa lebih ketat melakukan pengawasan, seiring dengan program efisiensi dari pemerintah pusat.

”Kita (P4KBB) nanti akan berdiskusi juga agar pemerintahan saat ini bisa membawa perubahan. Pokoknya harus ada gebrakan-gebrakan yang nanti akan kami bicarakan dengan Bupati,” tegas Yakob.

Soal efiseiensi juga menurut Yakob diantaranya penggunaan gedung DPRD yang baru yang harus segera digunakan agar tidak ada rapat-rapat di luar yang menghambukan uang. Apalagi menurut Yakob saat ini masyarakat masih terpuruk ekonominya.

Ia juga berharap agar kekosongan sejumlah jabatan di lingkungan Pemda KBB segera diisi dengan pejabat definitif. Agar kerja dinas dan instansi yang kosong jabatannya tersebut bisa maksimal.

”Plt kapasitasnya terbatas, harus diisi dengan pejabat definitif yang keahlian dan kapasitasnya sesuai. Jabatan-jabatan itu harus segera diisi,” kata Yakob. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *