BANDUNGSATU.COM – Sudah lebih dari satu semester Jeje Richie Ismail, atau yang lebih dikenal dengan nama Jeje Govinda, memimpin Kabupaten Bandung Barat sebagai Bupati definitif hasil Pemilukada 2024.
Dalam waktu yang relatif singkat itu, publik mulai menaruh perhatian besar terhadap gaya kepemimpinannya. Tantangan yang dihadapi Jeje bukan hanya soal administrasi pemerintahan, tetapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan publik di tengah situasi politik daerah yang belum sepenuhnya stabil.
Hal itu disampaikan Pengamat Sosial dan Pemerintahan Haris Bunyamin, Minggu (02/11),
“Perjalanan dari panggung musik menuju panggung pemerintahan tentu bukan hal yang mudah. Dunia birokrasi memiliki ritme, kultur, dan dinamika yang berbeda jauh dengan dunia hiburan. Namun, justru di titik inilah ujian kepemimpinan Jeje dimulai, sejauh mana ia mampu beradaptasi, memimpin dengan tenang, dan menunjukkan kapasitas sebagai kepala daerah yang bisa diandalkan,” kata Haris.
Sebagai figur publik yang dikenal luas, menurut Haris, Jeje Govinda memiliki modal sosial berupa popularitas dan daya tarik personal.
Namun, popularitas semata tidak cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan di Bandung Barat. Ia dituntut tampil sebagai pemimpin yang matang, memahami peta sosial dan politik, serta mampu menjadi mediator bagi seluruh kepentingan yang ada.
“Bandung Barat adalah daerah dengan karakter masyarakat yang majemuk, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun politik. Perbedaan aspirasi dan kepentingan antar kelompok sering kali menimbulkan gesekan yang membutuhkan kehadiran pemimpin yang bijaksana dan mampu menengahi.
Dalam konteks inilah Jeje perlu menunjukkan kapasitas sebagai pemimpin yang inklusif pemimpin yang tidak hanya memerintah, tetapi juga merangkul dan mendengarkan,” ungkapnya.
Kemampuan menjadi mediator, kata Haris, akan menjadi kunci bagi keberhasilan Jeje dalam memimpin. Mediator sejati berdiri di tengah, tidak berpihak pada kelompok tertentu, melainkan berpihak pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jeje harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpijak pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
“Di sisi lain, kepekaan sosial dan kemampuan berkomunikasi efektif akan menjadi modal penting. Rakyat tidak hanya menuntut program, tetapi juga ingin merasakan kehadiran pemimpin yang terbuka dan responsif terhadap aspirasi mereka.
“Pemerintahan yang mendengarkan rakyat akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik dan dukungan sosial,” tukas Haris.
Sekitar delapan bulan masa kepemimpinan adalah waktu yang cukup untuk menilai arah dan gaya kepemimpinan seorang kepala daerah.
Bagi Jeje, ini adalah fase krusial untuk menegaskan karakter kepemimpinannya apakah ia akan tampil sebagai figur simbolik atau benar-benar menjadi pemimpin transformasional yang mampu membawa perubahan nyata di Bandung Barat.
“Kepemimpinan sejati bukan sekadar tentang kekuasaan, tetapi tentang kemampuan memahami, mendengar, dan menuntun dengan hati,” tegasnya.
Kini, masyarakat Bandung Barat menanti bukti nyata. Dari panggung musik menuju panggung pemerintahan, Jeje Govinda diharapkan mampu menciptakan harmoni baru harmoni dalam tata kelola pemerintahan yang jujur, terbuka, dan berpihak kepada rakyat. (*)
