BANDUNGSATU.COM – Gugatan Surat Keputusan Rotasi Mutasi di lingkungan Pemda Bandung Barat yang dilayangkan Mantan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat (KBB) Rini Sartika melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mendapat apresiasi aktifis perempuan Siti Eni jelang Internasional Women’s Day
“Hari ini menjelang internasional women days tidak ada pembebasan rakyat tanpa pembebasan perempuan. Kita melihat sosok Bu Rini sebagai pegawai pemerintah daerah. Beliau merupakan sosok yang patut dijadikan contoh bagi para pegawai di daerah lainnya,” kata Eni, Rabu (26/02)
“Pertama rekam jejaknya benar-benar mulai dari nol hingga beberapa kali mendapatkan prestasi. Bu Rini itu jadi sorotan atau sosok yang dikagumi,” imbuhnya.
Eni mengatakan, di Kabupaten Bandung Barat ada suatu kekeliruan dalam sistem pembenahan keuangan atau dalam penyelamatan APBD. Menurutnya ada kekeliruan dalam sistem pembenahan keuangan terutama dalam APBD.
“Karena Bu Rini sebagai kepala badan yang strategis terkait pengeluaran anggaran. Karena beliau ingin menyelamatkan APBD maka beliau sangat selektif menyeleksi anggaran apa yang harus dikeluarkan. Ternyata di situ ada realisasi kekuasaan. Jadi kalau diibaratkan semut melawan gajah. Tapi Bu Rini ini sendiri bekerja untuk menyelamatkan keuangan yang berdampak terhadap kepentingan publik,” ungkap Eni.
Menurut Eni, sosok Rini Sartika harus didukung oleh masyarakat, terutama perempuan dan rekan-rekan kerja serta oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
“Bu Rini harus di selamatkan. Kekaguman saya bahwa Rini Sartika menyuarakan kebenaran sampai membela haknya sebagai ASN. Adapun gugatan di PTUN juga sebagai langkah menyuarakan kebenaran dalam kinerja pemerintahan,” kata Eni.
Ia menyakini bahwa Rini membela haknya sebagai ASN. Eni yakin upaya hukum yang ia lakukan buka sebagai ego sentris. Tapi, sebuah edukasi pada masyarakat soal buruknya sistem birokrasi.
“Seperti yang diketahui sedang menyuarakan kebenaran berkaitan dengan proses rotasi dan mutasi yang dianggap cacat hukum. Dan itu suatu tindakan yang benar dan berani untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Menurut saya ini luar biasa,” jelas Eni.
“Ketika saya mendapatkan informasi adanya sosok ASN perempuan yang berani menyuarakan dan ingin memperoleh kebenaran saya datang dan mendampingi dalam proses persidangan,” imbuh Eni.
Eni mengungkapkan jika ingin ada perubahan menuju pemerintah yang bersih kinerja atau langkah Rini ini harus didukung dan bukan malah disingkirkan dengan cara yang bahkan menyalahi aturan. Apalagi berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan anggaran.
“Orang seperti itu harus ditumbuhkan,” kata Eni.
Ia menegaskan, tidak boleh ada suatu ranah relasi menyalahgunakan APBD bagi kepentingan pribadi karena hal tersebut akan memiskinkan negara. Dampak jauhnya pun akan berpengaruh ke masyarakat.
“Karena saya lihat intinya selama menjabat Bu Rini cukup jeli untuk menyelamatkan APBD yang waktu itu bahkan mengalami defisit yang cukup besar,” pungkas Eni. (*)
