BANDUNGSATU.COM – Rombongan Komisi II DPRD Bandung Barat melakukan monitoring kegiatan di sejumlah titik di Lembang yang memiliki potensi PAD dan juga memonitoring retribusi pajak wisata dan pasar, terkait dengan Libur Nataru yang baru usai.
Ketua Komisi II DPRD Bandung Barat, Amung Makmur mengatakan pihaknya juga mengecek harga pasar, sehubungan dengan libur akhir tahun dan persiapan menyambut Ramadhan mendatang.
“Kami komisi dua memastikan setelah Nataru, khusus ke pasar itu tadi mengecek harga pasar. Jangan sampai ada lonjakan-lonjakan, sehingga pemerintah daerah harus hadir untuk menstabilkan harga. Dan memastikan pasokan untuk menjelang Ramadan juga harus namanya aman untuk khusus ke pasar,” kata Amung disela-sela monitoring, Selasa (06/01).
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya meninjau aset-aset milik Pemda, utamanya yang sudah tidak digunakan, agar tetap terpelihara dan tidakmengalami kerusakan. Saat meninjau aset Pemda Amung meminta agar gedung-gedung yang tidak dipakai bisa difungsikan agar bisa menambah penghasilan bagi daerah.
“Terus tadi ke bekas Balai Latihan Kerja (BLK) itu dengan Badan Keuangan dan Anggaran Daerah, salah satunya memastikan aset-aset Pemda itu harus nambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depannya, mau dijadikan apa, harus bikin kajian nanti. Sehingga jangan sampai bangunan itu dibiarkan, ambruk, bicara. Sehingga kami tadi mendorong secepatnya ini bikin kajian, mau dijadikan apa,” tegas Amung.
Amung menegaskan bahwa aset milik pemda yang terbengkalai bisa dijadikan apa pun yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis.Tentu dalam pemanfaatannya, kata Amung harus berdasar kajian. Ia pun mengatakan pada kunjunganya ke sentra wisata, pihaknya melihat PAD yang bersumber dari wisata berjalan cukup baik.
“Tapi yang bersumber PAD, apakah ini jadi nanti sentra kuliner, sentra oleh-oleh Bandung Barat atau kantong parkir, dimana, makanya itu kajian bukan kita, tapi kan itu gagasan aja. Terus ke tempat wisata dengan BKB dan ini adalah memastikan PAD kita dari sektor pariwisata. Alhamdulillah dari khususnya grup Pak Ferry, floating market ini alhamdulillah lancar dan baik,” jelas Amung.
Walaupun mungkin ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi kami dari Komisi II, mengapresiasi kepada floating market terhadap regulasi aturan yang berlaku. Walaupun masih ada potensi untuk ditingkatkan,” imbuh Amung.
Amung mengatakan pihaknya memonitoring objek wisata setelah Nataru tidak hanya soal PAD,namun ia pun melihat apakah ada potensi-potensi loss di sektor pendapatan yang jadi primadona Pemda KBB tersebut.
“Makanya supaya itu kita pastikan. Data rekon nanti Bu Kaban dan pak Kabid nanti rekon terkait data supaya tidak ada yang saling dirugikan. Bekas Balai Latihan Kerja (BLK) itu memprihatinkan kondisinya. Memprihatinkan sehingga kami ke BKAD menurut bikin kajian. Layaknya dibikin apa? Dijadikan apa. Sehingga nambah PAD. Apakah itu dijadikan kantong parkir, Apakah untuk sentra kuliner. Tapi bukan peraturan sendir,” ungkapnya.
Amung menegaskan bahwa aset Pemda yang tidak digunakan atau kosong harus dimanfaatkan menjadi aktifitas ekonomi dan bukan dipinjamkan pada Ormas. Ia mencatat bekas kantor BLK dan aset Pemda di depan Alun-Alun Lembang bisa dijadikan tempat kegiatan ekonomi.
Pada kesempatan tersebut Amung juga mengatakan bahwa pihaknya saat meninjau Pasar Panorama, tidak hanya mengecek soal stabilnya harga sembako, namun juga daya beli masyarakat pada kebutuhan sehari-hari.
“Pasar tadi untuk memastikan harga pasar. Daya beli, kumaha. Daya beli tadi sampai saat ini terjaga dengan baik. Tadi saya nanya beberapa pedagang. Harus pemerintah harus hadir. Dalam hal takut nanti ada lonjakan harga harus ada operasi,” jelasnya.
Amung juga menjelaskan bahwa retribusi di Pasar panorama sepanjang tahun 2025 berjalan cukup baik. Hanya saja Amung mengaku bahwa retribusi untuk pasar buah justru berbanding terbalik dengan retribusi Pasar Panorama.
“Kalau retribusinya di pasar panorama. Tadi kan itu, saya lupa angkanya. Tidak ada BKD atau angka retribusi dari pasar Indag. Tadi saya lupa angkanya. Tapi sampai saat 2025 tercapai. 2025 terpenuhi. Cuma yang pasar buah yang tidak. Yang pasar buah itu kan. Makanya tadi kami ke pasar buah. Yuk, apakah judulnya tentang pasar buah itu. Atau bagaimana. Jadikan, karena banyak yang kosong. Dari 57 kios, cuma 10 kios yang isi,” kata Amung.
“Makanya kami, komisi II juga mendorong. Ini dipungsikan kembali. Apakah sentra oleh-oleh Atau kuliner disentralkan di sana. Tapi itu bukan instruksi. Masukkan. Ada instruksi, maka harus ini. Masukkan dan kaji oleh orang yang berpotensi. Sehingga ada yang masuk lebih signifikan dari pasar buah itu. Karena pasar buah cuma berjualan beberapa kios,” imbuh Amung. (*)
