FBANDUNGSATU.COM – Aliansi Masyarakat Peduli Bandung Barat (Kolaborasi LSM GALAKSI & BALAD KBB), Senin (13/07), mengeluarkan pernyataan sikap paling keras terkait runtuhnya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Pasca-penyerahan dokumen darurat ke Sekretariat Kabinet (Seskab) di Istana Negara Jakarta, aliansi menegaskan bahwa KBB saat ini sedang mengalami fase kelumpuhan kedaulatan, di mana pemerintahan daerah otonom diduga kuat telah dibajak dan dijadikan ‘kue bancakan’ oleh segelintir elite di lingkaran inti Bupati.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Balad KBB, Hasanul Fikri.
Fikri menyebut, berdasarkan investigasi mendalam dan peta aktor yang telah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), carut-marut proses Rotasi-Mutasi (Rotmut) di KBB bukan sekadar salah urus administrasi, melainkan akibat adanya ‘Sindikat Tiga Kaki’ yang menyandera Bupati Jeje Ritchie Ismail.
Kaki Politik (DM – Oknum Anggota DPRD KBB), diduga mengintervensi penataan ASN demi kepentingan logistik pemenangan partai tertentu.
Kaki Birokrasi (RW – Kepala BKPSDM KBB), bertindak sebagai eksekutor yang merusak sistem merit demi komersialisasi dan transaksi jual-beli jabatan di lapangan.
Kaki Ring 1 (R – Asisten pribadi Bupati), bertindak sebagai gatekeeper sekaligus aktor Shadow Government (pemerintahan bayangan) yang mengendalikan aturan anggaran dan penempatan jabatan.
“Aliansi menegaskan bahwa situasi ini adalah bentuk pengkhianatan sejarah yang luar biasa mengerikan. Kabupaten Bandung Barat lahir dari rahim perjuangan, dari tetesan keringat dan idealisme para tokoh pendiri (deklarator) yang mendambakan kesejahteraan merata bagi warganya,” kata Fikri.
“Para sesepuh tidak mendirikan KBB agar kursi pemerintahannya diperjualbelikan seperti barang rongsokan oleh gurita mafia jabatan,” imbuhnya.
Fikri mengungkapkan, dampak dari keserakahan segelintir orang ini langsung memukul ulu hati 1,5 juta rakyat Kabupaten Bandung Barat.
“Ketika jabatan eselon II (setingkat Kepala Dinas) dan eselon III diraih melalui jalur transaksi upeti, maka pelayanan publik dipastikan hancur. Pejabat hasil transaksi tidak akan pernah bekerja untuk rakyat, mereka hanya akan fokus memeras anggaran daerah demi mengembalikan “modal mahar” yang telah mereka setor ke ring 1,” ungkap Fikri.
Dalam rilis resminya, Pembina Aliansi menyampaikan kegelisahan mendalam yang mewakili seluruh elemen masyarakat KBB.
“Kabupaten Bandung Barat saat ini sedang tidak sehat secara klinis. Daerah otonom ini secara de facto dikuasai oleh segelintir orang yang tidak dipilih oleh rakyat. Bupati Jeje Ritchie Ismail telah kehilangan kedaulatan memimpin karena dikepung dan disandera oleh syahwat politik-ekonomi ring 1-nya sendiri. Kami melangkah hingga ke pintu Istana Negara karena kami menolak melihat KBB karam. Kami menuntut intervensi total dari Pemerintah Pusat” kata Fikri mengutip pembina aliansi. (*)
