BANDUNGSATU.COM – Isu diduga perselingkuhan Kepala BKPSDM Bandung Barat semakin memanas. Meski, Barisan Literasi dan Advokasi Daerah (BALAD), Kamis (07/05) diterima PLT Kepala Inspektorat KBB, Yadi Azhar dan Kepala Kebangpol KBB, Weda Wardiman, dalam sebuah audiensi yang membahas soal isu itu, namun sebagian masyarakat belum puas karena dianggap tidak ’menyentuh’ secara langsung Kepala BKPSDM Bandung Barat.
Ketidak puasan masyarakat ditunjukan dengan pemasangan spanduk yang menuntut pencopotan Kepala BKPSDM KBB.
Spanduk berwarna dasar putih bertuliskan tiga baris kalimat dipasang di sejumlah tempat strategis. Baris pertama ditulis, ”ASN KA Bandung Barat.” Di baris kedua dengan shading berwarna merah, masyarakat menulis ”Darurat Moral.” Sementara di bari ke tiga ditulis hashtag ”Copot Segera Kepala BKPSDM.”
Sampai Senin pagi, (11/05) Spanduk tersebut terlihat tersebar di Enam titik, di Pasar Batujajar, jalur macet Jl. Cangkorah, di Kantor DPRD lama pusat kota Padalarang, Pasar Padalarang, jembatan sebelum Kantor Bupati dan di rumah makan di depan Kantor Bupati jalan Raya Padalarang- Cisarua.
Sampai berita ini diturunkan, belum diketahui siapa yang memasang spanduk-spanduk tersebut. Namun, ukurannya yang cukup besar dengan warna yang kontras, spanduk ini menjadi perhatian masyarakat yang melintas di lokasi pemasangan spanduk-spanduk tersebut.
Seperti diberitakan, sebelumnya Viral di media sosial dan surat kiriman pesan berantai melalui whatsApp, isu dugaan perselingkuhan yang melibatkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bandung Barat, RW, dengan seorang wanita. Isu ini kemudian ramai dibicarakan warga Kecamatan Cipongkor.
Menurut Koordinator Barisan Literasi dan Advokasi Daerah (BALAD KBB), Hasanul Fikri, isu menyeruak berawal dari grup WhatsApp yang isinya para P3K.
Fikri mengatakan karena para P3K ini secara kerja sering bersinggungan dengan RW, oleh karenanya saat yang bersangkutan sering berkunjung ke Cipongkor, banyak diantara mereka yang mengetahui kegiatan selama di wilayah tersebut.
“Informasi yang saya dapat, isunya di Grup WA Grup P3K. Pa RW sok ka Cipongkor,” kata Fikri
“Terus yang kedua isu dari teman teman yang ada di wilayah Cipongkor pun nadanya sama begitu. Dengan kata dia (RW, red) udah punya anak usia sekian tahun, ketika selama menjabat menjadi Sekretaris Camat sampai diangkat menjadi camat di Kecamatan Cipongkor, sebelum menjabat Kepala BKPSDM,” imbuh Fikri.
Fikri bahkan mengatakan bahwa rekan rekan RW di lingkungan Pemda KBB juga pernah menyampaikan isu yang sama.
Menindak lanjuti isu dugaan perselingkuhan yang dilakukan Kepala BKPSDM KBB, Barisan Literasi dan Advokasi Daerah (BALAD), Kamis (07/05) diterima PLT Kepala Inspektorat KBB, Yadi Azhar dan Kepala Kebangpol KBB, Weda, dalam sebuah audiensi yang mebahas soal isu yang berkembang tersebut.
Dalam audiensi tersebut, dinyatakan bahwa atasan langsung para pejabat yang melanggar kode etik, harus menindak jika isu-isu ini terbukti benar. Jika tidak, atasan bisa diberi sanksi yang sama dengan pejabat yang melanggar kode etik.
“Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap bawahan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin yang sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS tadi,” kata Yadi Azhar. (*)
