BANDUNGSATU.COM – Pilkada Bandung Barat dinilai memiliki keunikan, karena dinamikanya yang cukup hangat, dan jadi sorotan sejumlah tokoh. Dinamika tersebut terjadi utamanya terkait kencangnya suara putra daerah untuk menduduki Posisi penting pimpinan Kabupaten Bandung Barat tersebut.
“Menyikapi dinamika politik menjelang pilkada, kita sebagai warga Bandung barat, mengikuti dan memperhatikan isu2 di media sosial, wacana di forum diskusi, maupun pemberitaan di media cetak/elektronik terkait bakal calon kepala daerah yang akan direkomendasikan oleh partai politik,” kata Ketua Pusat Kajian Politik, Ekonomi dan Pembangunan, Holid Nurjamil
Holid mengatakan sebenarnya permasalahan bukan saja soal putra daerah atau bukan. Yang terpenting menurutnya adalah soal pengkaderan di internal partai. Ini terbukti dari dibukanya Bakal Calon Bupati di luar partai. Artinya orang-orang Terbaik justru datang dari luar. Bukan dari internal partai.
“Ketika di akhir bulan April dan Mei 2024, beberapa partai politik yang memiliki kursi di DPRD, membuka penjaringan /pendaftaran bakal calon kepala dan wakil Kepala daerah. Memberikan angin segar kepada kita semua, karena partai politik memberikan ruang kepada para tokoh diluar kader partai untuk mengikuti pendaptaran,” jelasnya.
“Harapan itu muncul karena banyak tokoh yang memiliki jiwa leadership, kapabilitas dan integritas, rekam jejak yang baik, mendaptar ke berbagai partai politik,” imbuh Holid.
Holid mengaku, ia sering berdiskusi soal siapa calon terbaik untuk Pilkada dengan para ketua RW, ketua RT, tokoh pemuda, tokoh agama dan juga Gen Z. Mereka, kata Holid, sering menanyakan terkait proses pencalonan Kepala daerah dan juga memberikan gambaran terkait kriteria calon yang cocok untuk memimpin Bandung Barat kedepan.
“Dari obrolan dan diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat kita membutuhkan pemimpin yang merakyat, tegas, cerdas dan religius. Pemimpin yang memahami permasalahan yang ada di masyarakat terkait mahalnya kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, fasilitas pendidikan PAUD, SD, SMP yang perlu perbaikan, infrastruktur yang kurang memadai, tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat pengangguran terbuka yang tinggi, pendapatan masyarakat yang rendah, kurangnya interkoneksi antar wilayah dan adanya ketimpangan antar wilayah yang cukup tinggi,”
Holid mengatakan, dengan memahami berbagai persoalan tersebut, masyarakat yakin calon pemimpin tersebut, akan memberikan solusi, sehingga membuat Visi, misi dan strategi pembangunan yang jelas dan terukur.
“Tetapi pada perkembangannya harapan-harapan tersebut sepertinya hanya isapan jempol belaka, beberapa partai politik sudah mengeluarkan rekomendasi, ternyata yang muncul bukan nama2 yang mendaptar sebelumnya, tapi nama2 yang seolah-olah turun dari langit begitu saja, dengan memakai istilah penugasan,” ungkap Holid.
“Nama nama tersebut banyak dipertanyakan oleh sebagian besar masyarakat kami, terkait track record nya. Karena kalo tidak bisa dibaca, ibarat kita beli kucing dalam karung. Apalagi dengan kejadian 3 kali bupati dan Pj. Bupati bermasalah dengan hukum,” kata Holid.
Holid pun membandingkan dengan seleksi Balon kepala Desa saja (yang lebih dari 5), ternyata ada penilaian dahulu oleh Timsel. Dengan bobot penilaian Pendidikan, usia, pengalaman dalam bidang organisasi/lembaga. Apalagi untuk calon Kepala daerah, menurut Holid, tentu bobot penilaiannya pun harus lebih tinggi oleh pimpinan partai politik.
“Menyikapi hal tersebut diatas, kami merasa prihatin terkait kondisi yang terjadi menjelang pendaptaran calon pada 27-29 Agustus yang akan datang. Mau dibawa kemana arah Kabupaten Bandung Barat ke depan? Pertanyaan kita buat para pimpinan partai nu politik. Itu menunjukkan tidak linearnya antara kepentingan politik lokal di daerah, dengan ego politik pimpinan partai di nasional,” pungkas Holid. (*)
