BANDUNGSATU.COM – Kantor Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandung Barat hari ini, Selasa (26/11) digeruduk masa buruh yang melakukan unjuk rasa terkait money politics yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeje Ritchie Ismail – Asep Ismail.
Selain massa buruh, 4 Paslon yang ber kontestasi di Pilkada KBB juga melaporkan soal dugaan money politics tersebut kepada Bawaslu KBB dan KPU KBB
Paslon nomor 1 Didik Agus Triwiyono – Gilang Dirga diwakili kuasa hukumnya Iin Titin Rohani, sementara Paslon nomor 3, HADE, Hengki Kurniawan – Ade Sudrajat diwakili kuasa hukum Parlindungan Sihombing, Paslon Edun (Edi Rusyandi- Unjang Ashari) diwakili kuasa hukum Eber Simbolon dan Paslon 5, Sundaya – Asep Ilyas diwakili kuasa hukum Wildan Muslikhin.
Ketua Koordinator Lima Serikat Buruh KBB, Dede Rahmat, berharap agar laporan yang dilakukan oleh ke empat Paslon bisa ditindak lanjuti oleh Bawaslu.
“isu-isu yang beredar di medsos dengan bukti video belum ditindak lanjuti stake holder yang bersangkutan dalam Pilkada. Oleh karenanya kami menuntut Bawaslu lakukan tindakan sesuai kewenanganya,” kata Dede Rahmat.
Ia menyatakan pula bahwa Bawaslu terkesan tebang pilih dalam penegakan hukum soal pelanggaran Pilkada. Mana kala paslon Jeje – Asep Ismail melakukan pelanggaran di masa tenang, belum terlihat reaksi yang dilakukan Bawaslu.
“Kami menginginkan pemimpin di Bandung Barat yang memang jujur, adil tanpa terpilih karena money politics, kawan-kawan,” kata Dede.
“Hari ini kalau memang ada itikad baik dari Bawaslu, keluar sampaikan kepada kawan-kawan semuanya,” imbuh Dede.
Sementara itu kuasa hukum paslon nomor 1 kuasa hukumnya, Iin Titin Rohani, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengumpulkan bukti dan saksi yang cukup untuk melakukan pelaporan.
“karena sudah dapat, kami bawa saksi dan bukti-bukti tujuh hari ke depan, tapi kami bawa pelaporannya hari ini,” kata Iin.
Iin mengatakan saksi dan bukti yang dihimpun jumlahnya belasan dan kesemuanya berkaitan dengan politik uang.
Sementara itu Kuasa Hukum Paslon 5, Wildan Mukhlisin mengatakan bahwa laporan soal money politics sangat masif kepada pihaknya. Ia mengatakan hal tersebut telah mencederai proses demokrasi di Bandung Barat.
“Tentunya perbuatan diduga dilakukan Paslon 2, Jeje dan Asep Ismail, mencederai, melukai masyarakat KBB atas proses demokrasi,” kata Wildan.
Wildan juga mengkhawatirkan penyelenggaraan Pilkada yang diselenggarakan Rabu (27/11) dikhawatirkan menjadi tidak kondusif dengan adanya dugaan kasus money politic ini. Meski pihaknya sudah siap, namun ia mengatakan jika diundur mungkin akan lebih baik.
“Kami sudah siap namun jika ditunda, ini kabar baik,” tegas Wildan.
Soal masifnya money politics yang diduga oleh Paslon 2, membuat prihatin kuasa hukum Paslon HADE, Parlindungan Sihombing.
“Jika ini dipaksakan ini bisa bahaya oleh karenanya kami berharap Pilkada bisa ditunda untuk menghindari gesekan-gesekan. Kami baru dapat kabar bahwa beberapa kades yang dicurigai juga dibuntuti oleh para relawan Paslon. Jika terjadi main hakim sendiri kan tidak baik,” kata Parlindungan.
Parlindungan juga mengatakan bahwa berdasarkan Undang Undang No 10 jika setengah Kecamatan terjadi dugaan pelanggaran maka termasuk TSM (terstruktur, sistematis dan masif). Sementara Parlindungan mengatakan di KBB hampir 100 persen terjadi money politic yang dilakukan oleh Paslon 02, Jeje Ismail – Asep Ismailoleh karenanya Pilkada bisa ditunda.
Digeruduknya Kantor Bawaslu oleh empat Paslon dan buruh membuat Ketua Bawaslu Riza Nasruloh Nurul Falah mengucapkan terima kasih karena sudah diingatkan. Pihaknya mengatakan bahwa saat ini tengah melakukan penelusuran terhadap laporan yang masuk dan video-video viral soal money politic.
“Terima kasih kami sudah diingatkan, intinya setiap pelaporan termasuk yang sudah masuk hari ini, kami akan lakukan penelusuran dan juga tindak lanjut. Termasuk video-video yang viral dan masif,” kata Riza.
“Kita sangat lindungi para saksi. Jika ada intimidasi kami akan langasung lindungi melalui LPSK,” tegas Riza.
Riza juga mengaku secara maraton melakukan penelusuran terhadap apa yang dilaporkan. Ia hanya bisa berharap hari ini juga, Selasa (26/11) akan melakukan pleno.
Didesak pewarta soal tindakan riil Bawaslu, ia mengatakan bahwa Bawaslu melakukan kerja secara prosedural. Ia juga menegaskan bahwa Pilkada akan tetap dilangsungkan pada Rabu, (27/11). (*)
