BANDUNGSATU.COM – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bandung Barat (KBB), membagikan paket sembako dan suplemen untuk pimpinan pondok pesantren yang ada di KBB.
Pembagian bantuan tersebut dilakukan dalam kegiatan silaturahmi pimpinan pesantren dalam rangka sosialisasi izin operasional pesantren dan sosialisasi zakat, infaq, shodakoh, (ZIS), di Gedung HBS, Cimareme, Sabtu (20/11/2021).
“Paket sembako dan suplemen ini merupakan program jaga kiai, diserahkan kepada pengelola pesantren se-KBB,” kata Ketua Baznas KBB, Hilman Farid di sela acara.
Pembagian sembako yang juga menggandeng Forum Pondok Pesantren (FPP) ini, diharapkan dapat memperkuat eksistensi pesantren serta sinergitas ulama-umara menuju Bandung Barat Berkah, bangkit bergerak berjuang bersama.
Pada kegiatan yang juga dihadiri oleh Kepala Kemenag Ahmad Sanukri, Kepala Kesbangpol Suryaman Efendi, dan juga pengurus dan pimpinan Ponpes yang ada di 16 kecamatan ini juga turut dibahas soal izin operasional pesantren dan eksistensi pesantren di KBB yang saat ini jumlahnya mencapai sebanyak 637 ponpes.
Seperti bagaimana soal tindak lanjut izin oprasional pondok pesantren, tindak lanjut sosialisasi Undang-Undang Pesantren No 18 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden (Perpres) No 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Dana Abadi Pesantren).
“Saat ini masih banyak data pesantren yang tumpang tindih sehingga mengakibatkan terhambatnya program izin oprasional pondok pesantren. Setelah ditelusuri, kendalanya bukan di Kemenag KBB tapi dipusat, karena sering kali diketahui ada double data, mengingat pelaporan yang dilakukan secara online,” terang Hilman yang juga Ketua Forum Pondok Pesantren (FPP), KBB.
Sementara itu, Ketua Panitia Silaturahmi Pimpin Pondok Pesantren, Ali Kurniawan menyebutkan, momen acara kali ini untuk terus mengingatkan eksistensi pondok pesantren di tengah masyarakat. Serta membangun sinergis dengan pemerintah, baik itu di desa maupun kecamatan, hingga kabupaten.
“Eksistensi pesantren bukan hanya satu bidang saja tapi dalam rangka pemerdayaan masyarakat. Pesantren juga harus benar-benar diakui dan diberikan ruang oleh pemerintah sama dengan lembaga formal lainnya,” ucap Wanhat PC GP Ansor KBB yang juga Pembina Da’i Kamtibmas Polres Cimahi wilayah KBB ini. (*)
Editor : Rizki Nurhakim
