BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Taman Miniatur Kabah (TMK) yang dibangun di lingkungan Pemerintah Daerah Bandung Barat, mulai mendapat sejumlah usulan nama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bandung Barat tak luput memberi usulan nama.
Kepala Bagian Kesejahteraan Pemerintah Daerah KBB, Hassanudin mengatakan TMK ini nantinya akan difungsikan sebagai sarana edukasi bagi PAUD dan TK.
”Fungsi dari TMK tersebut sebagai edukasi bagi siswa pendidikan anak usia dini (PAUD) maupun TK. Tapi kapasitas TMK kecil, hanya bisa untuk satu kecamatan saja,” ujar Hasanudin, Jumat (12/01)
TMK tersebut kata Hassanudin, akan ditata sebaik mungkin untuk memberikan kesan kepada masyarakat Bandung Barat yang mengunjunginya. “Kedepannya ada taman yang diserta juga kolam ikan air mancur,” jelasnya.
Menyoal penamaan tersebut, Akademisi yang juga Pengamat Sosial Politik dari Universitas Nurtanio, Djamu Kertabudi mengatakan bahwa memberi nama adalah budaya yang sudah dilakukan oleh leluhur. Oleh karenanya memberi nama tempat tersebut harus memiliki makna.
”Sejak dulu pemberian nama bagi kampung atau lembur atau suatu tempat yang ditentukan leluhur kita selalu mengandung makna yang dalam sehingga selalu abadi. Bahkan manakala nama itu di rubah oleh pemerintah, tetap saja nama lama selalu disebut-sebut,” kata Djamu, Sabtu (13/01)
Jamu mengatakan, untuk saat ini, pemerintah tidak sembarangan menentukan nama rupa bumi atau suatu tempat, baik yang bersifat alam maupun buatan. Ada ilmu yang mendasarinya, yaitu ilmu toponimi berupa bidang ilmu linguistik yang digunakan sebagai dasar kajian penamaan rupa bumi dengan pendekatan budaya dan sejarah.
”Artinya apabila yang direkomendasikan sosok nama orang, dapat dipastikan orang ini sosok tokoh yang berjasa besar dan berkaitan langsung dengan aspek sejarah atau budaya setempat, yang jasanya patut dikenang karena orangnya sudah meninggal dunia,” jelas Djamu.
Ia sendiri berpendapat rencana penamaan taman tersebut menjadi TMK A Latif kurang pas, karena biasanya nama yang disematkan pada suatu tempat umumnya memiliki nilai historis, setidaknya nama yang disematkan itu memiliki jasa yang luar biasa pada tempat ia disematkan namanya.
”Karena nama ini ditentukan secara sepihak dan tiba-tiba. Seperti siapa A. Latif itu? Jasa apa yang telah diberikan kepada masyarakat KBB? Apakah orangnya sudah meninggal dunia? Pemberian nama ini apakah sudah dilakukan melalui kajian semestinya?,” ungkap Djamu.
Ia sendiri melihat bahwa pembangunan TMK pun masih diliputi suasana misteri yang tidak menunjukan kaidah transparansi dan akuntabilitas. Djamu mempertanyakan siapa penanggung jawab pelaksanaan pembangunan TMK ini, dan berapa dana yang tersedia serta sumber dananya dari mana saja.
”Hal ini pernah diklarifikasi kepada beberapa pejabat yang kompeten di bidangnya, ternyata tidak memberikan jawaban yang jelas,” sergah Djamu.
Ia juga mengungkapkan, konon pemberian nama TMK ini pernah diklarifikasi kepada Pj. Bupati Arsan Latif oleh pihak tertentu, namu Arsan tidak memberi jawaban konkrit. ”Bahkan dilempar ke unsur staf katanya, tanyakan saja kepada orang yang diwawancarainya, bagi saya ini bukan urusan penting,” kata Djamu meniru apa yang disampaikan Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif.
Terlepas dari polemik penamaan dan anggaran yang menurut Arsan Latif berasal dari ’udunan’ para ASN, Pembangunan TMK tersebut mendapat dukungan dari MUI juga KBIH Bandung Barat dengan kapasitas bisa menampung 100 jamaah.
Pj Bupati KBB, Arsan Latif sendiri berharap, kehadiran miniatur ka’bah ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab, di sekitar lokasi akan didirikan pujasera yang diisi pelaku UMKM Kabupaten Bandung Barat. (*)
