BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Saat ini beredar surat penolakan ke dokter Ridwan Abdullah yang saat ini menjabat Kepala Dinas Sosial KBB yang isukan diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan KBB, mengganti Kadinkes yang pensiun.
Surat tersebut ditujukan pada Pj Bupati Bandung Barat, yang diminta mempertimbangkan keputusan untuk mengangkat Kadis Sosial KBB, Ridwan Abdullah Putra menjadi Kadinkes.
“Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan adanya wacana pengangkatan DR. dr. Ridwan Abdullah Putra, Sp.OG-KFM(K)., CH, NIP. 197012022000121004 sebagai calon Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat oleh Bapak PJ. Bupati Kabupaten Bandung Barat, Kami Kepala-kepala Puskesmas melalui Forum Kepala Puskesmas Kabupaten Bandung Barat bermaksud mengajukan permohonan kepada Bapak PJ. Bupati Kabupaten Bandung Barat untuk mempertimbangkan kembali pengangkatan tersebut secara bijaksana,” tulis para kepala Puskesmas yang tergabung dalam Forum Kapus (Kepala Puskesmas) KBB.
Disisi lain, Surat Penolakan tersebut diindikasikan penuh dengan rekayasa dan diduga merupakan ‘permainan’ dilingkungan Dinas Kesehatan KBB. Kepala Puskesmas se-KBB untuk menolak, bila dokter Ridwan Abdulah diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan KBB definitip.
Beberapa tokoh yang tidak mau disebut namanya, menyatakan, melihat latar belakang Dr. dokter. Ridwan Abdullah Putra, Sp.OG-KFM (K), CH. sebenarnya ia bisa saja menggantikan Plt Kadinkes. Ridwan, sebut tokoh tersebut, memiliki latar belakang dokter. Ridwan sendiri berlatar belakang dokter spesialis dan memahami aspek-aspek kesehatan secara baik.
Surat yang dikirim ke Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir Hasim dan ditandatangani atas nama Kepala Puskesmas se KBB dan dibubuhi tanda tangan dan cap Forum Kepala Puskesmas KBB, tertanggal 02 Agustus 2024 tersebut, memuat tiga poin. Ridwan disebut memiliki sifat kepemimpinan yang arogan sehingga tidak bisa mengayomi dan menciptakan suasana yang kondusif di instansi tempat bekerja, seperti saat ia menjabat di RSUD BLUD Cikalongwetan periode 2017-2021 dan menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022.
Dalam poin ke dua, ia disebut mengelola keuangan dengan tidak transparan, sehingga sering kali merugikan organisasi dan staf.
Dalam poin ketiga surat itu, Ridwan juga dituding menggunakan mekanisme yang merugikan organisasi untuk menguntungkan dirinya sendiri sehingga selama kepemimpinan beliau kondisi keuangan di RSUD BLUD Cikalongwetan menjadi defisit.
Dari penelusuran Bandungsatu.com, yang menerima salinan surat tersebut, kerancuan surat mulai terlihat, karena seperti dipaksakan dibuat oleh para Kepala Puskesmas seluruh KBB. Dugaan yang beredar secara internal, surat ini ada campur tangan orang lain.
Diduga surat ini pun ada kaitannya dengan masalah yang ada di Dinas kesehatan KBB. Adalah yang belum terselesaikan itu adalah pengadaan barang dan jasa dari anggaran yang diambil dari DAK (Dana Alokasi Khusus-red) Alat Kesehatan tahun 2024, sebesar 5,2 Milyar yang diduga sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Terkait dengan beredarnya surat tersebut, redaksi Bandungsatu.com sudah menghubungi Ketua Forum Kepala Puskesmas se-KBB, Burhan S.Km. Burhan menyatakan bahwa ia telah membuat pernyataan resmi bahwa ia tidak membuat surat tersebut. Terlebih ia sudah bukan sebagai Ketua Forum Kepala Puskesmas se-KBB lagi.
“Saya sudah buat surat klarifikasi secara resmi, ke yang bersangkutan juga (Ridwan Abdullah Putra, Red), surat itu saya tidak bikin, saya tidak instruksikan dan saya tidak tanda tangan,” jelas Burhan.
Ia juga mengatakan bahwa saat ini ia sudah tidak menjadi Ketua Forum. Sementara surat yang tertanggal dua itu, ia tidak tahu siapa yang membuat karena pada tanggal tersebut (hari Jumat) ia juga sedang sakit bahkan tidak masuk sampai Senin.
“Saya sudah mundur dari jabatan Ketua Forum sejak tanggal 11 Agustus. Sementara surat yang bertanggal dua itu, pada hari itu, Jumat, saya sedang tidak sehat, bahkan tidak masuk kerja sampai Senin,” kata Burhan
Sementara itu, sampai berita ini diturunkan, Plt. Kepala Dinas Kesehatan KBB, Deni Achmad, belum memberikan jawaban atas permintaan konfirmasi yang disampaikan redaksi melalui WhatsApp. (*)
