
BANDUNGSATU.COM- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menargetkan pada tahun 2024 tidak ada lagi kasus stunting baru (zero new stunting.red).
Berbagai program digulirkan oleh pemerintah daerah dalam rangka menekan angka stunting. Pada tahun 2013 angka stunting mencapai 52,55 persen. Dan pada tahun 2022 jumlahnya terus menurun tinggal 27,30 persen
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung Barat, Sonya Fatmala mengatakan, melalui berbagai program yang digulirkan, Pemerintah Daerah Bandung Barat berhasil menekan angka stunting.
Lebih jauh sonya,mengungkapkan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menekan angka stunting adalah dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.
Hal ini, dengan dibentuknya 3.933 Tim Pendamping Keluarga (TPK) pada tahun 2022 dan 4.131 TPK pada 2023 serta pembentukan kader pembangunan manusia di seluruh desa.
Upaya lainnya adalah, penentuan lokasi prioritas percepatan penurunan stunting dengan diperkuat sinergitas pentahelix, pemerintah, akademis, pelaku usaha, masyarakat dan media.
Sonya mengatakan, program yang digulirkan Pemkab Bandung Barat ikut didukung TP-PKK dan Bunda Rupa-Rupa.
“Sekarang kita tinggal lebih memasifkan dan memaksimalkan peran masing-masing agar bisa menekan angka stunting. Kuncinya kebersamaan dan semangat gotong-royong untuk mengimplementasikan program,” kata Sonya Rabu (1/2).
Ia berharap melalui sejumlah program tersebut, target pada tahun 2024 Bandung Barat zero stunting dapat tercapai. Terlebih, berdasarkan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) pada 2021 angka prevalensi stunting mencapai 9,54 persen.
Target prevalensi stunting yang ditetapkan pemerintah pusat pada tahun 2024, bisa mencapai 14 persen. Sedangkan Prevalensi Stunting berdasarkan Studi Status Gizi Balita (SSGI) tahun 2021 berada diangka 29,6 persen.
“Prevalansi stunting di KBB menunjukkan penurunan. Mudah mudahan tahun ini bisa segera turun lagi sehingga KBB bisa new zero stunting pada tahun 2024,” ujarnya.
Menurut Sonya dengan kondisi rumah yang representatif,dan sanitasi di lingkungan rumah yang baik nyatanya bukan menjadi jaminan anak terbebas dari stunting.
“Bisa jadi dari pola asuh yang salah, seperti asupan gizi dari anak yang tidak sesuai, bisa menjadi salah satu penyebab stunting,” tukasnya.
Sementara itu, Pemkab Bandung Barat mengalokasikan anggaran untuk menekan angka stunting sebesar Rp 20 miliar pada tahun 2023.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Wahyu mengatakan, anggaran untuk penanganan stunting mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 19 miliar.
“Anggaran program penurunan angka stunting tidak pada satu Organisasi Perangkat Deerah saja, tapi disebar ke sejumlah OPD. Pasalnya, persoalan stunting menyangkut berbagai aspek, seperti sanitasi, berarti anggarannya ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR),” kata Asep.
Tidak bisa dipungkiri, persoalan stunting cukup kompleks sehingga harus ditangani dari berbagai aspek.Penyebab dari stunting itu, beraneka ragam mulai dari kekurangan gizi, sanitasi yang kurang memenuhi persyaratan kesehatan dan lain-lainnya.
“Untuk mengentaskan persoalan stunting, harus dimulai dari update data secara berkala. Data itu sangat penting sebagai langkah awal untuk menetapkan berbagai tindakan atau program dalam rangka menekan angka stunting,” ungkapnya.
Keseriusan dalam menekan angka stunting, Pemkab Bandung Barat mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai Kabupaten Paling Berkomitmen Dalam Percepatan Penurunan Stunting. Penghargaan serupa juga diberikan kepada
TP PKK KBB. (Sumber dari Diskominfotik KBB)
Bandung Barat Targetkan Zero New Stunting Tahun 2024
