BANDUNGSATU.COM – Aliansi Rakyat Bersatu Bandung Barat menyesalkan jelang usianya ke 18 tahun Juni ini, Bandung Barat dinilai masih jalan di tempat baik pembangunan ekonominya maupun infrastrukturnya. Hal itu dikatakan Ketua Aliansi Rakyat Bersatu Bandung Barat, Bambang Irawan, Minggu (08/06).
“Kita mengetahui bersama bahwa tujuan utama pemekaran otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan memperkuat demokrasi lokal serta pemekaran bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, mempercepat pengelolaan potensi daerah, dan meningkatkan efisiensi pemerintahan namun setelah Kabupaten Bandung Barat berdiri sampai dengan sekarang sudah 18 tahun kami menganggap telah gagal dari apa yang dicita citakan sebelumnya,” kata Bambang Irawan biasa disebut BI.
Bambang pun mengatakan, pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat menuai harapan besar bagi masyarakat Bandung Barat untuk segera dan mempercepat keluar dari persoalan yang sangat “Pelik,” perbaikan dari berbagi sektor khususnya perbaikan Pelayanan Publik dari sektor Infrastruktur dan sektor lainnya.
“Namun sebuah proses dari harapan masyarakat tersebut melalui sistem tata kelola pemerintahan sekarang. Diduga tersumbatnya komunikasi antara pemberi kebijakan dengan pelaksana kebijakan, dan diduga adanya intervensi pihak luar yang tidak jelas kepentingannya ini sungguh ironis padahal sudah jelas adanya Undang Undang ASN. Ada apakah ini?” kata Bambang.
“Mulut di Bekam, Tangan diikat bahkan kaki pun di ikat pula, seakan arah otonomi daerah bagaimana pihak atau golongan yang merasa bahwa Bandung Barat gimana “gue” Bandung Barat milik “gue.” Ditambah lagi masih banyaknya para sumber daya manusia di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan barisan antek-antek Bupati terdahulu,” imbuhnya.
Bambang mengaku pihaknya, melalui gerakan moral, akan terus bergerak secara masif untuk melakukan revolusi birokrasi. Ia juga menuntut pemberhentian atau mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Zakir dan sekretaris pribadi Bupati yang bernama Ridwan.
Bupati pun meninjau kembali Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.157-BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama hasil open bidding yang meninggalkan masalah dengan tidaknya dilantik Dinas KB Yang lebih penting, Bambang juga meminta adanya audit terhadap Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) yang tidak jelas keuntungan bagi Pemda KBB.
“Masyarakat juga kan menginginkan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan terarah,” kata Bambang terkait reformasi birokrasi di KBB ini. Alih-alih mendapat pelayanan yang baik, Bambang menilai bahwa pelayanan terhadap masyarakat justru stagnan.
Bambang yang mengaku ikut mendukung pasangan Jeje Ritchie Ismail – Asep Ismail dalam Pilkada 2024 lalu. Justru menyesalkan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati KBB, Jeje Ritchie Ismail- Asep Ismail yang saat ini justru terkesan membawa misi pribadi yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Ia menduga Sekretaris Pribadi (Sekpri) Bupati Jeje justru yang menjadi pembisik atas langkah-langkah Bupati KBB yang arahnya tidak jelas. “Saya mendapat kesan bahwa sekpri ini menjerumuskan Bupati Jeje.
“Memang dia siapa? Dia anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa soal Bandung Barat,” tegas Bambang.
Jangankan soal rencana kerja. Bambang mengaku bahwa pada saat darurat bencana pun, OPD yang terkait dengan bencana tidak bisa berkomunikasi dengan Jeje karena dihalang-halangi oleh sekpri tersebut.
“Diduga ada penekanan juga pada ASN oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan. Telepon Aparatur Sipil Negara (ASN) juga disadap. Kenapa harus seperti ini? Ada apa dengan Bandung Barat? Siapa juga mereka yang bukan orang Bandung Barat dan tidak tahu soal Bandung Barat tapi banyak mempengaruhi Bupati Jeje. Birokrat juga bahkan mereka bukan,” pungkas Bambang. (*)
