BANDUNGSATU.COM – Aliansi Aktivis Anti Korupsi dan Koalisi Rakyat KBB mengadakan audiensi dengan Pemda KBB dan DPRD Bandung Barat, Selasa (11/11).
Pada saat para aktivis beraudieansi dengan Pemda Bandung Barat, kehadiran mereka diterima Sekda Ade Zakir Hasyim, Kadis BKPSDM Rega wiguna, Kadis Bapelitbangda Eriska Hendrayana, Kadis BKAD dan PLT Bapenda Heru Budi Purnomo dan Kepala Kesbangpol Weda.
Sementara itu di DPRD para aktifis diterima oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah KBB Muhamad Mahdi, Wakil Ketua DPRD Asep Dedi, para Ketua Komisi yang antara lain, Ketua Komisi 1, Sandi Supyandi, Ketua Komisi 4 Nur Julaeha, Setwan Ricky Riyadi. Dari Komisi 3 hadir Piter djuandys. Sementara Komisi 2 meghadirkan Ketua Komisi 2 Amung makmur.
Sementara diantara para aktivis yang hadir, ada sejumlah koordinator yang selama ini gencar menyuarakan aksinya, yaitu Agus Satria, Asep Herna dan Dena Hadiyat
Para aktifis menyakan apakah usulan pokok pokir pikiran DPRD sesuai dengan prioritas pembangunan KBB. Kemudian mengkonfirmasi usulan pokok pokok pikiran DPRD senilai 100 miliar dan tambahannya itu dasarnya dari mana dan dari mana pula munculnya angka 100 miliar tersebut.
Para aktivis juga menyoal Renja Dinas yang muncul dalam pokok pikiran. Mereka meminta anggota Dewan menjelaskan soal istilah tersebut.
Mereka juga menanyakan apakah usulan pokir DPRD KBB masuk ke dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di kecamatan dan kabupaten?
”Sering terjadi setelah pembahasan RAPBD adanya penambahan untuk Perangkat Daerah (Dinas/Badan/setwan) dasar penambahan tersebut dari mana? Penambahan tersebut sering dilakukan dengan salah satu cara nya yaitu pengurangan belanja pegawai, menaikan pendapatan daerah yang dari hal tersebut digunakan untuk menambah belanja di beberapa dinas dan di klaim oleh beberapa anggota DPRD seperti Dona PAN, dll seperti yang terjadi di perubahan APBD 2025 dengan adanya penambahan di beberapa OPD seperti Disdik, Dinkes, PUTR, Disperkim dll,” kata Agus Satria meminta konfirmasi pada para anggota Dewan yang hadir.
”Bagaimana peran serta inspektorat dalam mencegah, mengawasi penyalahgunaan tersebut,” lanjut Agus.
Sementara itu mewakili DPRD Bandung Barat, Wakil Ketua DPRD KBB, Asep Dedi menyampaikan apresiasinya pada para aktifis yang sudah hadir untuk mengkonfirmasi soal pokir yang dianggap ada kejanggalan.
Ia mengaku saat ini berita-berita yang beredar soal kesewenangan dan juga kejanggalan soal pokir sudah didengar. Bahkan ia tidak menampik berita itu sempat ditanyakan oleh beberapa rekannya anggota DPRD di wilayah lain di Bandung bahkan DPRD Jabar.
”Kami sudah mendengar dan membaca isu itu. Bahkan mitra kami di Kota Bandung, di Jawa Barat juga menanyakan soal itu. Saya sebagai warga Bandung Barat juga tentu ingin KBB ini bersih. Saya punya tanggung jawab untuk itu,” kata Asep.
”Dalam hal ini kami sudah beraudiensi dengan Pemda Bandung Barat, dengan Sekda. DPRD ingin mengsinkronkan informasi tidak baik soal adanya oknum anggota DPRD dan Pemda. Untuk apa disingkronkan, ini demi kebaikan dan kemaslahatan masyarakat Bandung Barat,” jelas Asep Dedi.
Asep juga meminta kepada para anggota Dewan agar bisa mengkonfrontir apa yang disampaikan para aktifis terhadap anggota Dewan yang diduga telah meyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan tertentu.
”Mohon lah dikonfrontir dan dihadirkan dalam rapat khusus, terhadap anggota yang sudah disebut kang Dena tadi agar menjadi perhatian. Hari ini pun anggota yang lain hadir di hadapan kami namun DAM tidak hadir dihadapan kami,” kata Asep.
Asep menegaskan bahwa meski yang diundang hanya para Ketua Komisi, namun karena DAM yang jadi sorotan, maka semestinya dia hadir dan menjawab isu yang berkembang belakangan ini.
”Kami menyayangkan sekali karena persoalan ini buka dia hadapi, tapi kami malah mendengar dia minta perlindungan pada DPD partainya,” kata Asep.
Asep juga menjanjikan akan menanyakan pada para pihak soal angka dalam pokir yang jumlahnya menjadi Rp 100 milyar. Pun akan menelaah soal kejanggalan kejanggalan lainnya.
”Kalau perlu ami akan terus bergerak di Dewan, sampai mengatahui peran DAM sejauh mana dalam isu yang sangat ramai ini,” tegas Asep. (*)
