BANDUNGSATU.COM – Jajaran pengurus DPD PAN Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum lama ini melakukan zoom meeting dengan ketua serta komisioner Bawaslu KBB.
Pelanggaran ujaran kebencian (hate speech) menjadi bahasan karena menjadi salah satu pelanggaran yang menonjol pada pelaksanaan pemilu.
Hal itu dipicu karena telah meratanya penggunaan gadget di masyarakat dan hampir semua orang sudah bisa mengakses media sosial dengan mudah.
“Pelanggaran ujaran kebencian diprediksi akan marak pada pelaksanan pemilu nanti. Pada pemilu sebelumnya, pelanggaran itu juga banyak ditemukan,” kata Ketua DPD PAN KBB Asep Bayu Rohendi, Sabtu (5/6/2021).
Hal tersebut harus menjadi perhatian semua pihak karena imbas dari pelanggaran itu bisa merugikan pihak-pihak tertentu. Salah satu yang juga harus dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, agar mengetahui batasan dan rambu-rambu mana yang masuk pelanggaran dan tidak.
Ini dikarenakan pada sejumlah kesempatan jajarannya terjun ke masyarakat di lima dapil, banyak warga masyarakat yang belum paham akan hal tersebut. Oleh karenanya selain Bawaslu, partai politik, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, juga punya peran dalam memberikan edukasi.
“Dengan konsep seperti itu, diharapkan dapat mewujudkan Pilkada yang berkualitas tanpa ujaran kebencian,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD KBB ini.
Perwakilan Bawaslu KBB, Ujang Rohman menyebutkan, pelanggaran seperti itu pernah terjadi pada Pilkada KBB tahun 2018. ”Harus diakui potensi pelanggaran pasti akan selalu ada. Makanya upaya preventif dan edukasi harus intens dilalukan supaya pilkada di KBB berjalan aman dan tegaknya demokrasi secara paripurna,” ujarnya.
Pada kegiatan zoom meeting yang mengangkat tema ‘sosialisasi hasil riset penanganan pelanggaran ujaran kebencian dalam Pilkada 2018-2020, diikuti pula oleh Ketua Bawaslu KBB Cecep Rahmat Nugraha, Anggota DPRD Jabar Cucu Sugiarto, Ai Wildani Sri Aidah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (*)
Editor : Rizki Nurhakim
