BANDUNGSATU.COM- Ada satu pepatah yang rasanya sangat relevan untuk perjalanan politik bangsa ini, keledai saja tidak akan jatuh dua kali di lubang yang sama.
Pepatah sederhana ini seharusnya menjadi pengingat bagi Presiden Prabowo Subianto, MPR, dan seluruh elite politik Indonesia ketika suatu saat harus menghadapi proses pergantian Wakil Presiden. Jangan sampai bangsa ini kembali terjebak dalam persoalan administratif yang sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal.
Polemik mengenai statuta pendidikan, riwayat pendidikan, dan keabsahan ijazah yang menyeret nama Joko Widodo maupun Gibran Rakabuming Raka telah memberikan pelajaran penting bagi kehidupan ketatanegaraan kita.
Terlepas dari berbagai klaim, pembelaan, maupun proses hukum yang menyertainya, persoalan administrasi pendidikan dan persyaratan pencalonan telah menjadi diskursus publik yang panjang. Hal yang pada awalnya tampak sederhana justru berkembang menjadi polemik yang menguras perhatian masyarakat.
Kita tentu tidak ingin persoalan serupa kembali terulang apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, termasuk dalam skenario apabila Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Jika situasi tersebut benar-benar terjadi, proses pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar agenda politik untuk menentukan siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo. Lebih dari itu, proses tersebut merupakan ujian kedewasaan demokrasi, ketelitian administrasi, dan penghormatan terhadap konstitusi.
Jangan pernah menganggap remeh persoalan administrasi. Dalam sistem pemerintahan modern, kelengkapan dokumen, keabsahan riwayat pendidikan, kesesuaian persyaratan pencalonan, serta rekam jejak seorang pejabat publik merupakan bagian penting dari legitimasi kekuasaan.
Hal-hal yang terlihat teknis dan administratif justru dapat menjadi pintu masuk bagi persoalan politik, gugatan hukum, bahkan krisis kepercayaan publik apabila tidak dikelola secara cermat.
Indonesia telah membayar mahal akibat berbagai polemik politik dan hukum yang berkepanjangan. Energi pemerintah, perhatian masyarakat, waktu lembaga negara, dan sumber daya publik sering kali tersedot untuk memperdebatkan persoalan yang semestinya dapat dicegah melalui proses verifikasi sejak awal. Kita tidak boleh terus-menerus mengulang siklus yang sama: muncul persoalan, terjadi polemik, saling menyalahkan, kemudian menghabiskan waktu untuk mencari penyelesaian.
Karena itu, Presiden Prabowo dan MPR harus menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran institusional. Jika proses pergantian wakil presiden benar-benar harus dilakukan, seluruh tahapan perlu dipersiapkan secara transparan, objektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Jangan memberikan ruang bagi munculnya celah administratif yang dapat dipersoalkan di kemudian hari. Setiap dokumen dan persyaratan calon harus diverifikasi secara menyeluruh sebelum proses politik memasuki tahap pengambilan keputusan.
Penting pula dipahami bahwa pergantian wakil presiden bukan momentum untuk membalas kepentingan politik, membagi kekuasaan, atau sekadar memenuhi kompromi antarkelompok.
Jabatan Wakil Presiden adalah amanah konstitusional yang memiliki konsekuensi besar terhadap keberlangsungan pemerintahan. Oleh sebab itu, kepentingan bangsa harus ditempatkan jauh di atas kepentingan partai, kelompok, keluarga, maupun individu.
Di sinilah Presiden Prabowo perlu menunjukkan kepemimpinan kenegarawanan. Beliau tidak cukup hanya memilih figur yang memiliki kedekatan politik atau dukungan koalisi.
Wakil Presiden berikutnya harus benar-benar menjadi mitra strategis yang mampu membantu menjalankan agenda pemerintahan, memperkuat efektivitas kebijakan, serta melengkapi berbagai kekurangan yang mungkin dimiliki seorang Presiden. Presiden yang kuat bukanlah presiden yang dikelilingi orang-orang yang selalu mengatakan setuju, melainkan pemimpin yang berani menghadirkan orang-orang berkualitas untuk memperkuat pemerintahannya.
Selanjutnya, kriteria calon pengganti harus menjadi perhatian serius. Indonesia membutuhkan figur dengan tingkat resistensi politik yang relatif rendah, memiliki kapasitas intelektual yang kuat, integritas yang teruji, pengalaman kepemimpinan, serta kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat. Figur tersebut harus mampu diterima oleh berbagai kalangan, bukan justru menjadi sumber polarisasi baru. Indonesia sudah terlalu lelah dengan pertentangan politik yang tidak produktif.
Namun, rendahnya resistensi bukan berarti memilih figur yang tidak memiliki pendirian atau sekadar menyenangkan semua pihak. Wakil presiden harus mempunyai keberanian menyampaikan pandangan berbeda secara konstruktif, memiliki kemampuan mengambil keputusan, serta sanggup bekerja dalam satu visi dengan presiden. Kemampuan mempersatukan bangsa harus berjalan beriringan dengan kompetensi, ketegasan, dan integritas.
Kualitas intelektual juga tidak boleh hanya diukur dari gelar akademik atau panjangnya daftar jabatan yang pernah diemban. Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam mengenai ekonomi, pemerintahan, geopolitik, hukum, pembangunan manusia, serta pengelolaan sumber daya alam. Lebih penting lagi, pemimpin tersebut harus memiliki rekam jejak yang menunjukkan bahwa gagasan dan pengetahuannya mampu diterjemahkan menjadi kebijakan dan hasil nyata.
Wakil presiden mendatang juga harus menjadi figur yang mampu melengkapi kekurangan Presiden Prabowo. Jika presiden memiliki kekuatan dalam kepemimpinan strategis, pertahanan, dan diplomasi, wakil presiden idealnya dapat memperkuat aspek ekonomi, tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah, investasi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pembagian peran yang saling melengkapi akan menjadikan duet kepemimpinan lebih efektif daripada sekadar menghadirkan dua figur besar dalam satu pemerintahan.
Kita tidak membutuhkan wakil presiden yang hanya hadir dalam seremoni, menghadiri undangan, atau menjalankan tugas-tugas protokoler. Kita membutuhkan seorang pekerja, pemikir, sekaligus pemecah masalah. Figur yang mampu turun ke lapangan, memahami persoalan masyarakat, mengoordinasikan kementerian dan lembaga, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar sampai kepada rakyat. Ukuran keberhasilannya bukan seberapa sering tampil di hadapan kamera, melainkan seberapa besar kontribusinya terhadap kemajuan bangsa.
Waktu yang tersisa sekitar tiga tahun dalam masa pemerintahan ini bukanlah waktu yang panjang. Justru karena keterbatasan waktu tersebut, pemilihan wakil presiden harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan orientasi hasil yang jelas. Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk kembali menghabiskan waktu dalam konflik elite, polemik pencalonan, atau tarik-menarik kepentingan politik. Setiap bulan dan setiap tahun harus menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Presiden dan wakil presiden mendatang harus mampu mengoptimalkan dua kekuatan utama Indonesia, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi angka dalam laporan ekspor atau sumber keuntungan segelintir kelompok. Kekayaan tersebut harus dikelola dengan tata kelola yang baik, keberlanjutan lingkungan, hilirisasi yang bernilai tambah, dan keberpihakan kepada kepentingan nasional. Pada saat yang sama, pendidikan, kesehatan, keterampilan, inovasi, serta produktivitas masyarakat harus menjadi investasi utama negara.
Ukuran keberhasilan pemerintahan tidak boleh berhenti pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Rakyat harus merasakan perubahan melalui tersedianya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan, pendidikan yang semakin berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, harga kebutuhan pokok yang terkendali, serta berkurangnya kesenjangan antardaerah. Pembangunan harus dirasakan sampai ke desa-desa, wilayah terpencil, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum menikmati hasil kemajuan secara merata.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan hanya siapa yang pernah menjadi presiden dan wakil presiden, tetapi juga apa yang telah mereka kerjakan untuk bangsa ini. Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa kepemimpinannya mampu melampaui sekadar pergantian figur dan kompromi politik. Dengan memilih pendamping yang tepat, membangun pemerintahan yang profesional, serta mengutamakan kepentingan rakyat, sisa masa pemerintahan dapat menjadi periode penting untuk meletakkan fondasi Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
Maka, pesan untuk Presiden Prabowo, MPR, dan seluruh elite politik sangat sederhana: jangan jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Belajarlah dari polemik masa lalu. Jangan biarkan persoalan administratif yang seharusnya dapat diselesaikan sejak awal kembali menjadi beban politik dan kenegaraan.
Pilihlah Wakil Presiden bukan karena siapa yang paling dekat, paling kuat dukungan kelompoknya, atau paling menguntungkan secara politik, melainkan karena siapa yang paling mampu bekerja, mempersatukan, dan membawa Indonesia bergerak lebih cepat.
Sebab, pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pertunjukan politik yang berkepanjangan. Rakyat membutuhkan pemerintahan yang bekerja, pemimpin yang berintegritas, dan hasil pembangunan yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. (Penulis: Ridwan Abdullah Putra)
