BANDUNG,BANDUNGSATU.COM – Organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Bandung harus berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.
Termasuk dalam menyusun program yang responsif, hingga mengevaluasi manfaat pembangunan bagi kelompok dalam kesetaraan gender.
Wakil Ketua Pansus 19 DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman mengatakan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang terlaksana maupun besarnya anggaran yang terserap.
Hal yang paling fundamental adalah memastikan manfaat dari program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat secara berkeadilan oleh semua gender.
“Perspektif gender harus hadir sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan tidak mengabaikan kelompok masyarakat tertentu,” kata Christian dalam keterangannya belum lama ini.
Guna merealisasikan hal tersebut, DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 19 tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
Regulasi ini disiapkan sebagai payung hukum untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam setiap tahapan pembangunan di Kota Bandung.
“PUG bukan sekadar persoalan membedakan laki-laki dan perempuan. Tapi menjadi upaya memastikan setiap kebijakan pembangunan memperhatikan perbedaan peran, tanggung jawab, akses, kesempatan, serta kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Pihaknya ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya dirancang untuk sebagian kelompok, tetapi mampu memberikan akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan secara adil bagi seluruh masyarakat.
Pengarusutamaan gender telah memiliki landasan kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Aturan tersebut mendorong integrasi perspektif gender mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan.
Kota Bandung juga telah memiliki sejumlah regulasi terkait. Di antaranya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1146 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
Namun, keberadaan aturan tersebut dinilai perlu diperkuat melalui regulasi setingkat peraturan daerah. Perwal yang sudah ada menjadi fondasi penting, namun perlu melihat bagaimana PUG dapat diperkuat dengan peraturan daerah.
Pansus 19 memastikan pelaksanaan PUG tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi didukung mekanisme implementasi, koordinasi lintas OPD serta pengawasan dan evaluasi yang terukur.
“Melalui Raperda ini, kita ingin mendorong agar perspektif gender menjadi bagian dari cara pemerintah merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan,” sambungnya.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda tersebut adalah penguatan kelembagaan. Di antaranya melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender dan focal point di setiap OPD.
Pokja PUG diharapkan menjadi penggerak koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah. Sementara focal point bertugas memastikan perspektif gender masuk dalam program dan kegiatan masing-masing OPD.
Melalui pembahasan Raperda PUG, Pansus 19 DPRD Kota Bandung berharap pengarusutamaan gender dapat diterapkan secara lebih konsisten dan terukur.
“Dengan payung hukum yang lebih kuat, pembangunan di Kota Bandung diharapkan tidak hanya berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga menjamin pemerataan manfaatnya,” tutup Christian. (*)
