BANDUNGSATU.COM – Wakil Bupati Bandung Barat, Drs. H. Asep Ismail, M.Si., mewakili Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menghadiri Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, Kamis (08/10)
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat bertempat di Ruang Rapat Soni Harsono, Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung.
Turut mendampingi Wakil Bupati dalam agenda strategis ini, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bandung Barat, Yoga Rukma Gandara, ST, MT.
“Rapat Koordinasi Akhir GTRA Tahun 2026 ini berfokus pada tiga agenda mendasar, yang pertama monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan program, kegiatan, serta penganggaran pada 14 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Jawa Barat untuk periode 2026–2029,” kata Asep Ismail.
Yang kedua, lanjut Asep, penyepakatan indikasi Program Penataan Aset dan Penataan Akses pada Lokasi Potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Tanah Negara (Ld) seluas sekitar 22,40 Ha (±162 bidang / 155 KK penggarap) yang berlokasi di Desa Sukasari, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat.
“Yang ke tiga Ekspos dan Pelaporan Evaluasi penyelenggaraan kegiatan GTRA Jawa Barat Tahun 2026 serta penyusunan rumusan rencana aksi GTRA untuk Tahun 2027,” ujar Asep.
Dalam sesi diskusi rapat, disampaikan komitmen bersama agar GTRA Provinsi Jawa Barat terus mendorong dan mengakselerasi penataan aset serta penataan akses di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Hal ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial berbasis pertanahan.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kanwil BPN Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
“Pemkab Bandung Barat berkomitmen penuh untuk mengawal seluruh tahapan Reforma Agraria agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Asep. (*)
