BANDUNGSATU.COM – Pada Nota Pengantar Rancangan Perubahan Anggaran Dan Belanja Daerah Kab. Bandung Barat Tahun 2026, Senin (21/09) Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan, APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki peran penting sebagai instrumen dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025–2029, dengan visi Bandung Barat yang Amanah: Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis.
Jeje menyebut, sejalan dengan visi tersebut, tema pembangunan tahun 2026 adalah “Peningkatan Akses Infrastruktur, Pelayanan Dasar Dan Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah.”
Untuk mewujudkan nya, kata Jeje, Pemerintah Daerah Bandung Barat memfokuskan pembangunan pada peningkatan kualitas sdm yang unggul dan berkarakter, peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan tata kelola pemerintahan, percepatan pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah, peningkatan ketangguhan lingkungan hidup, serta penguatan keharmonisan masyarakat berbasis kearifan budaya lokal.
“Dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah serta pemanfaatan dana transfer secara terukur, agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan mandiri,” ungkap Jeje.
“Kedua, meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efektif, efisien, dan produktif, dengan memprioritaskan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas halaman 5 sumber daya manusia, pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur. Ketiga, melakukan penyesuaian pembiayaan daerah, khususnya melalui pemanfaatan sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2025 atau Silpa,” imbuh Jeje.
Jeje mengatakan, penyusunan Rancangan Perubahan APBD tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
Pada kesempatan tersebut Bupati Jeje menyampaikan, dari sisi pendapatan daerah, ditargetkan sebesar Rp 3,162 triliun, bertambah Rp 25,392 miliar dari target sebelum perubahan sebesar Rp 3,136 triliun.
Jeje menyebut pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
“PAD mengalami kenaikan sebesar Rp 13,487 miliar, terutama dari peningkatan retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas BLUD. Sedangkan pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp 11,905 miliar, yang berasal dari penyesuaian transfer pemerintah pusat dan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari sisi belanja daerah, rencana belanja meningkat dari Rp 3,198 triliun menjadi Rp 3,367 triliun, atau bertambah Rp 169,068 miliar,” jelas Jeje.
Jeje mengatakan, perubahan belanja tersebut diarahkan pada pemenuhan kebutuhan prioritas pembangunan daerah, pelayanan dasar masyarakat, peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, serta kegiatan yang memberikan dampak terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Selanjutnya, dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp 60 miliar menjadi Rp 205,676 miliar. Penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari Silpa tahun anggaran 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Tahun 2025. Dengan demikian, terdapat selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp 143,676 miliar yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp 0 (nihil),” jelasnya.
Lebih lanjut Bupati Jeje mengungkapkan, Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disusun untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kami sangat mengharapkan dukungan, saran, dan masukan dari pimpinan dan anggota DPRD, agar Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini berjalan lancar dan dapat segera diseditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkas Jeje. (*)
