BANDUNGSATU.COM– Pemerhati Kebijakan Publik dan juga aktivis Jawa Barat, Agus Satria, tidak ada backing yang bisa melindungi pejabat arogan di KBB, semua wajib tunduk pada etika dan aturan
Hal ini ada oknum bersikap tidak profesional dari Kepala Bidang Sarana Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) KBB, Raden Iip Kusuma, yang memblokir akses komunikasi warga, menuai sorotan tajam dari Pemerhati Kebijakan Publik Jawa Barat, Agus Satria.
Menanggapi isu yang beredar bahwa tindakan arogan oknum Kabid tersebut karena merasa memiliki pelindung (backing) atau ‘orang kuat’ di belakangnya, Agus Satria memberikan masukan dan teguran keras bagi seluruh jajaran birokrasi di Pemkab Bandung Barat.
Agus Satria menegaskan bahwa fenomena “pejabat titipan” yang merasa untouchable (tidak tersentuh) adalah racun utama yang merusak integritas pelayanan publik dan Sistem Merit di KBB.
Agus berharap agar semua pejabat tidak bersandar pada ‘backing.’ Ia berharap para pejabat bersandar pada aturan dan kinerja.
“Kepada Saudara Raden Iip Kusuma dan seluruh ASN di KBB, sadarlah bahwa jabatan itu adalah amanah publik, bukan hadiah dari oknum pelindung. Merasa aman karena ada ‘titipan orang kuat’ lalu berbuat arogan dengan memblokir warga adalah tindakan yang sangat dangkal. Di mata hukum administrasi negara, tidak ada istilah backing—semua pejabat wajib tunduk pada UU Pelayanan Publik dan Kode Etik ASN!” kata Agus Satria, Sabtu (08/08).
Agus juga mengimbau agar Bupati dan Sekda Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk tidak takut pada intervensi ‘orang kuat’
“Kami menyarankan kepada Bupati, Sekda, dan Inspektorat KBB untuk menunjukkan taringnya. Jangan pernah ragu menindak tegas pejabat yang melanggar etika pelayanan hanya karena oknum tersebut membawa nama ‘orang kuat’ atau kelompok tertentu. Jika Pemkab KBB kalah dan tunduk pada tekanan pejabat titipan, maka marwah birokrasi KBB di mata 1,5 juta rakyat akan hancur total,” tegas Agus;
Ia juga meminta agar pejabat hasil ‘sistem bisikan’ dievaluasi total.
“Saran saya kepada Tim Penilai Kinerja ASN dan Satgas Pencegahan Jual-Beli Jabatan yang sudah dibentuk bersama APH: jadikan kasus arogansi Kabid Sarana Pertanian ini sebagai pintu masuk untuk mengedit ulang draf birokrasi. Bersihkan posisi-posisi strategis dari pejabat yang lolos bukan karena kompetensi, melainkan karena jalur titipan yang akhirnya menciptakan raja-raja kecil anti-kritik,” ungkapnya
Agus Satria pun mengingatkan, di era keterbukaan informasi saat ini, kontrol sosial masyarakat jauh lebih kuat daripada benteng perlindungan politik manapun. Oknum pejabat yang merasa dilindungi oleh ‘orang kuat’ hanya tinggal menunggu waktu untuk digulung oleh gelombang ketidakpercayaan publik.
“Pelayan masyarakat yang sejati tidak membutuhkan backing untuk bekerja, mereka hanya butuh kerendahan hati untuk melayani. Saatnya KBB dibersihkan dari mentalitas feodal dan pejabat titipan!” pungkas Agus Satria. (*)
