BANDUNGSATU.COM – Ramai diperbincangkan soal Pokir yang diduga jadi bancakan Bupati dan DPRD, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menyebut isu yang jadi berita utama sejumlah media massa tersebut masih belum bisa dipertanggung jawabkan, karena masyarakat yang melempar isu tidak menyampaikan data, fakta dan proses hukum yang jelas.
“Perlu kami luruskan bahwa anggapan “Pokir menjadi bancakan Bupati dan DPRD” merupakan pernyataan yang bersifat generalisasi dan tidak tepat apabila tidak didukung oleh fakta serta proses hukum yang jelas,” kata Sandi, Kamis (16/07).
Sandi mengatakan, Pokok Pikiran (Pokir) DPRD pada dasarnya adalah hak konstitusional anggota DPRD yang lahir dari hasil reses, kunjungan kerja, dialog dengan masyarakat, dan penyerapan aspirasi warga di daerah pemilihannya.
“Pokir bukanlah kepentingan pribadi anggota dewan, melainkan instrumen untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat agar dapat masuk ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah,” tegas Sandi.
Perlu dipahami pula, lanjut Sandi, bahwa usulan Pokir tidak serta-merta menjadi program atau anggaran. Seluruh usulan harus melalui mekanisme perencanaan Pemerintah Daerah, dikaji kesesuaiannya dengan RPJMD, RKPD, kemampuan keuangan daerah, serta dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah sebelum ditetapkan dalam APBD.
“Jika ada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Pokir, tentu harus dibuktikan berdasarkan fakta dan diproses sesuai ketentuan hukum. Namun, tidak tepat jika seluruh mekanisme Pokir kemudian dicap sebagai “bancakan,” karena hal tersebut dapat mengaburkan fungsi utama Pokir sebagai jembatan aspirasi masyarakat,” tukas Sandi.
“Sebagai anggota DPRD, kami justru berkomitmen agar Pokir benar-benar digunakan untuk memperjuangkan kebutuhan riil masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pertanian, dan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada warga,” imbuhnya.
Sandi menegaskan, pihaknya mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat terhadap setiap rupiah uang rakyat. Ia menekankan pentingya kritisi dalam demokrasi, tetapi hendaknya disampaikan secara objektif, berdasarkan data, dan tidak menggeneralisasi seluruh lembaga maupun seluruh anggota DPRD. (*)
