BANDUNGSATU.COM-Menyikapi isu pelanggaran kode etik oleh ASN Kabupaten Bandung Barat, yang diduga dilakukan Kepala BKPSDM, RW, Koordinator BALAD KBB, Hasanul Fikri mengapresiasi banyaknya suara masyarakat, mahasiswa, para tokoh, anggota dewan dan akademisi yang mendorong pengusutan isu ini.
“Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh organisasi pelajar, mahasiswa, serta tokoh masyarakat yang telah berani bersuara dan berdiri bersama demi kebenaran dalam mengawal kasus ini,” kata Fikri, Kamis (21/05).
Fikri pun memohon kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bandung Barat untuk terus merapatkan barisan, menyatukan pandangan, dan bersama-sama mengawasi setiap jengkal proses penegakan aturan ini agar tetap berjalan di jalur yang lurus.
“Perlu kami tegaskan bahwa gerakan ini tidak melangkah secara serampangan. Seluruh keterangan, kronologi, fakta-fakta lapangan, beserta bukti permulaan yang sah telah kami sampaikan dan percayakan sepenuhnya kepada pihak berwajib demi kepentingan penyelidikan dan penegakan keadilan yang seadil-adilnya,” ungkap Fikri.
Ia juga menegaskan, gerakan yang ia lakukan adalah murni merupakan gerakan moral demi perbaikan tatanan sosial dan integritas daerah.
“Tidak ada satu persen pun unsur politik praktis atau kepentingan golongan di dalamnya. Kami menuntut agar seluruh stakeholder dan setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menjalankan aturan kedinasan serta perundang-undangan yang berlaku tanpa terkecuali, termasuk terhadap oknum yang diduga menjadi pelaku dalam kasus ini. Hukum tidak boleh tumpul kepada mereka yang memiliki jabatan,” tegas Fikri.
“Kami memohon dan mendesak pimpinan tertinggi di Kabupaten Bandung Barat, baik Penjabat Bupati maupun segenap pimpinan serta anggota DPRD KBB, untuk menyikapi masalah ini dengan keseriusan penuh,” imbuh Fikri.
Menurutnya, kasus ini bukan sekadar urusan domestik, namun juga ujian bagi wajah wibawa pemerintahan KBB di mata publik.
“Atas dasar inisiatif dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara, kami telah mendatangi pihak Inspektorat/Irbansus untuk menyampaikan keluh kesah serta aspirasi kami secara langsung, meskipun hingga saat ini belum ada panggilan resmi dari pihak terkait. Kami menyoroti hal ini dengan sangat tajam, ada kekhawatiran besar di benak masyarakat jika di luar sana ada oknum-oknum yang mencoba “bermain mata” untuk mengulur waktu dan menguapkan kasus ini begitu saja dari perhatian publik,” pungkasnya. (*)
